Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur, SE, M.Si (kiri) didampingi Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto M.Si (kanan) meninjau hasil kerja sistem pemerintahan terbuka yang dijalankan oleh Kabupaten Bojonegoro

Makin banyak daerah yang cemerlang pencapaiannya di level internasional. Salah satunya Kabupaten Bojonegero, Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Drs. Suyoto, M.Si, kaputaten ini berhasil terpilih menjadi daerah percontohan Open Government Partnership (OGP) pada April lalu mewakili Indonesia. Sebagai OGP atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka bersanding dengan 14 daerah lain yaitu Madrid, Paris, Sao Paulo dan Seul.

Suyoto menjelaskan, OGP merupakan upaya global untuk membuat pemerintah lebih transparan, efektif dan akuntabel – dengan lembaga negara yang memberdayakan warga negara dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah percontohan OGP yang disandingkan dengan daerah-daerah di negara lain merupakan bukti kepercayaan internasional pada Kabupaten Bojonegoro. Saya akan memanfaatkan kepercayaan ini untuk memajukan Kabupaten Bojonegoro,” ujar pria yang akrab disapa Kang Yoto. Ia menambahkan, pemerintahan terbuka bagi Kabupaten Bojonegoro adalah kebutuhan pola hidup dalam tata kelola pemerintahan.

Sejak tahun 2008, di bawah kepemimpinan Kang Yoto bersama Wakil Bupati Setyo Hartono, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan “Dialog Publik” yang diadakan satu minggu sekali setiap hari Jumat. Berbagai kalangan masyarakat yang hadir dalam “Dialog Publik” dapat mengutarakan keluhan, pengaduan dan aspirasinya langsung ke Bupati Bojonegoro yang akan dijadikan pertimbangkan untuk perumusan kebijakan serta pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dijelaskan Kang Yoto, misi Kabupaten Bojonegoro sebagai percontohan OGP adalah memperluas, meningkatkan, mengintegrasikan, serta memantapkan berbagai praktek keterbukaan pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu penguatan kolaborasi terhadap akademisi (para ahli-teknoratis), bisnis (pengusaha), government (pemerintah-birokrasi) dan citizen (masyarakat, NGO), merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target pelaksanaan pemerintahan terbuka.

OGP merupakan upaya global untuk membuat pemerintah lebih transparan, efektif dan akuntabel – dengan lembaga negara yang memberdayakan warga negara dan responsif terhadap aspirasi mereka. Tapi pekerjaan ini tidak pernah mudah. Dibutuhkan kepemimpinan politik. Dibutuhkan pengetahuan teknis. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan investasi serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Selain itu, OGB adalah inisiatif multilateral baru yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama multistakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

OGP secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, ketika 8 negara pendiri (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat) menyetujui suatu Deklarasi Pemerintah Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara. Sejak september 2011, keanggotaan OGP telah mencapai 60 negara.

Untuk sosialisasi apa itu OGP, Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Festival OGP 2016. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur, SE, M.Si pada 19 Oktober lalu. Rangkaian acara Festival OGP berupa deklarasi rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bojonegoro sebagai percontohan OGP, diskusi panel, pameran praktik penyelenggaraan pemerintahan terbuka dan peresmian gedung Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Festival OGP sebagai forum berbagi pengalaman keberhasilan (showcase good practices) pemerintah daerah dalam mempraktikkan penyelengaraan pemerintahan yang terbuka, sehingga menginspirasi daerah lain baik di Indonesia maupun negara lain di dunia dalam implementasi pemerintahan terbuka. Berbagi pengalaman dan pembelajaran ini sekaligus menjadi bagian penguatan Summit OGP yang akan dilaksanakan pada 7-9 Desember 2016 di Paris, sekaligus implementasi berkelanjutan komitmen OGB yang tertuang dalam rencana aksi OGP subnasional 2016-2017.