Ada sekitar 4,7 juta warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri, atau sekitar 1,86% dari total penduduk Indonesia yang 250 juta jiwa. Itulah saudara kita yang jauh di mata tapi dekat di hati: diaspora Indonesia. Jumlahnya diperkirakan mencapai 8 juta jiwa jika memperhitungkan keturunan dari WNI yang ada di luar negeri. Diaspora, dengan segala gerak-geriknya nun jauh di sana adalah aset masa depan Indonesia. “Mereka adalah aset indonesia dan kita bisa berkolaborasi dengan mereka,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Dari data Kemenlu, diaspora Indonesia tersebar mulai dari daratan Eropa, misalnya di Belanda dan Jerman, hingga benua Amerika, contohnya Amerika Serikat dan Meksiko dan Asia seperti Malaysia, Singapura, termasuk Timur Tengah, seperti Qatar. Untuk memuluskan jalan kerjasama saling menguntungkan, lanjut Menlu, pemerintah siap mengakomodasi seluruh aspirasi dari mereka yang ada di luar sana. “Misalnya, ada suara tentang kewarganegaraan ganda. Itu tengah kami bahas untuk mempersiapkan regulasi baru,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi

Sembari menunggu pembahasan rampung, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan surat edaran terkait UU No 6 Tahun 2011 yang memberi kemudahan bagi eks WNI untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas, yang kemudian langsung dapat diubah menjadi Izin Tinggal Tetap selama lima tahun. Pemerintah sendiri baru membentuk satu desk atau staf ahli yang bertanggung jawab atas diaspora Indonesia. “Semua tergantung kebutuhan. Untuk saat ini, belum waktunya juga kami membentuk eselon satu khusus yang menangani diaspora,” katanya.

Pergerakan untuk mengumpulkan diaspora Indonesia memang masih tergolong baru. Kongres Diaspora Indonesia I digelar 2012 lalu di Los Angeles Amerika Serikat. Kemudian Kongres ke-2 bertajuk “Pulang Kampung” digelar di Jakarta pada Agustus 2013. Kongres ketiga rencananya akan kembali digelar di Jakarta pada pertengahan Agustus 2015 mendatang. Pertemuan yang terbaru ini akan menajamkan program-program sebelumnya yang telah berjalan.

“Kerjasamanya beragam, misalnya mereka menjalin kerjasama dengan sejumlah Universitas, seperti USU (Universitas Sumatera Utara) dan UGM (Universitas Gadjah Mada). Selama ini, memang yang banyak disumbangkan berupa expertise yang mereka miliki,” ujar Retno.

Pemerintah China yang mendapat banyak manfaat dari diaspora. Sejumlah perusahaan di Negeri Tirai Bambu didirikan oleh para perantau global mereka. Itulah bukti kalau diaspora juga berperan besar dalam kemajuan sebuah bangsa. Contoh lainnya ada di India. Empat dari lima perusahaan teknologi terbesar di sana, yang kini sudah berskala perusahaan global, merupakan sumbangsih diaspora yang tersebar di mancanegara.

“Kami juga punya mimpi seperti itu. Jika melihat Tiongkok, pantaslah negara itu memiliki eselon 1 khusus yang menangani diaspora mereka. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kami juga melihat kebutuhan saat ini di Indonesia. Kami melihat hal itu masih dapat ditangani karena ini bukan urusan kami saja, ada juga peran Kementerian lain seperti Kementerian Hukum dan HAM,” katanya. (Reportase: Destiwati Sitanggang)