PricewaterhouseCoopers telah menggelar survei di sektor minyak dan gas Indonesia. Ini adalah edisi ke-tujuh survei industri migas oleh PwC Indonesia yang diadakan tiap tahun. Lebih dari 90 eksekutif dari 75 perusahaan yang saat ini beroperasi di sektor minyak dan gas Indonesia berpartisipasi dalam survei ini sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang kredibel tentang apa saja isu-isu yang dapat menghambat potensi industri ini.

Hasilnya, investasi di sektor ini stagnan. Padahal, saat ini Indonesia menghadapi krisis energi. Sebenarnya, ada keinginan yang besar dari para investor untuk mendapat konsistensi kebijakan dan kepastian dari pemerintah Indonesia. PwC Indonesia Technical Advisor Sacha Winzenried mengatakan Pemerintah RI telah berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas dan menarik investasi baik dari pemain baru ataupun yang sudah ada. Tetapi, masih banyak tantangan yang mengadang.

“Hasil survei menunjukkan para investor mencari konsistensi yang lebih lagi dalam hal kebijakan dan visi industri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian, serta memerlukan kepastian dalam hal kontrak dan syarat serta kondisi sekitar ekstensi PSC (Product Sharing Contract), “ujarnya.

Menurut dia, para peserta survei juga berpendapat ada kebutuhan yang mendesak untuk menstimulasi kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Tujuannya, untuk mengatasi krisis energi yang terjadi saat ini di negara yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam industri minyak dan gas dengan keragaman cekungan geologi yang terus menawarkan potensi minyak dan gas yang cukup besar. Namun, produksi minyak mentah Indonesia terus menurun selama satu dekade terakhir karena penuaan alamiah dari produksi ladang minyak, melambatnya tingkat penggantian cadangan, dan dapat dibilang, eksplorasi dan investasi yang tidak memadai, dimana hal-hal tersebut mengarah ke krisis energi.

Meski begitu, ada catatan yang lebih menggembirakan. Peserta survei optimis tentang perbaikan kemungkinan daya saing Indonesia yang diharapkan akan mengalir dari investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur. “Kami mencatat terobosan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan yang lebih besar dalam perizinan dengan cara yang diusulkan pelayanan satu atap oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga bisa membantu dalam meningkatkan daya saing. Namun, responden juga menunjukkan kecepatan melacak proses persetujuan SKK Migas untuk kegiatan eksplorasi dan produksi sangat dibutuhkan,” katanya.