Dalam sidang paripurna kabinet di Jakarta, Rabu (10/2/2016), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 harus terjadi perubahan total. “Artinya, Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” kata Presiden. Jajaran di bawah menteri itu mulai dari direktur jenderal,‎ direktur hingga di bawahnya hanya memberikan perincian, sedangkan arahan rencana program dan kebijakan anggaran harus dipegang menteri.

Presiden Joko Widodo sedang memimpin sidang kabinet di Jakarta (foto: setkab.go.id)

Presiden meminta agar penggunaan anggaran tidak berprinsip lagi pada “money follow function”, karena selama ini seringkali penggunaan anggaran dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian. Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat misalnya, anggaran Rp 100 triliun, terdapat 11 direktorat jenderal dan langsung diberi. Untuk jajaran di bawah setiap Direktorat Jenderal terdapat direktur, dibagi lagi dan di bawah direktur dibagi lagi ke kasubdit, dan akhirnya dibagi lagi ke kepala seksi. “Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” ucap Presiden.

Presiden menyadari bahwa organisasi merupakan suatu hal yang diperlukan, tapi harus diingat adanya program prioritas. Memang akan muncul pertanyaan pada bagian yang belum mendapat anggaran, “Lalu saya kerja apa?” Padahal, kata Presiden, masih banyak yang dapat dikerjakan.

Hal seperti itu seharusnya terjadi di semua Kementerian, sehingga tidak perlu lagi yang namanya setiap unit dalam struktur organisasi Kementerian selalu memiliki anggaran. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.

“Jadi, yang jelas, harusnya money follow program. Program kita apa, semua fokus ke situ, kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat. Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.

Presiden meminta agar penggunaan program langsung menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga mengontrolnya mudah, mengawasinya pun menjadi mudah,” Presiden Joko Widodo menegaskan.