Bicara soal udang, tak lengkap rasanya kalau belum menyebut PT Sekar Bumi Tbk. Berkat udang, kinerja perseroan terus mengangkasa. Setelah berdiri tahun 1973 di Sidoarjo, Jawa Timur, roda bisnis perseroan menggelinding mulus seiring besarnya potensi produk olahan hasil laut, terutama udang. Perseroan pun memberanikan diri melantai di Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 1993.

Sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar, dan varian produk, perseroan mampu membukukan penjualan sebesar Rp 1,18 triliun hingga kuartal III-2014, meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 849 miliar. Laba bersih melesat dari Rp 27,21 miliar pada kuartal III-2013 menjadi Rp 66,28 miliar. “Kami menargetkan pertumbuhan dobel digit pada tahun ini,” kata Direktur Utama Sekar Bumi, Harry Lukmito kepada SWAOnline

Menurutnya, potensi perikanan di Tanah Air masih sangat melimpah. Selain perikanan tangkap seiring Indonesia yang punya garis pantai terpanjang kedua di dunia, potensi perikanan budidaya juga sangat menguntungkan. Sektor perikanan tangkap masih terkendala minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jalan, cold storage, dan listrik, sehingga menyulitkan perusahaan pengolahan saat ingin mengambil bahan baku dari daerah sentra produksi.

Direktur Utama PT Sekar Bumi Tbk, Harry Lukmito

“Bukan hanya distribusi, untuk mulai budidayanya saja sulit karena tidak bisa diakses, sulit mendatangkan bibit, pakan, dan lain-lain. Setahu saya, di China, yang garis pantainya tidak sepanjang Indonesia, tetap mereka tetap berusaha memproduksi hasil laut dengan mengalirkan air laut ke tambak-tambak,” katanya.

Harry menilai gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sudah tepat. Semua itu demi mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang punya potensi dan kekayaan laut yang melimpah. Dari data KKP, potensi sumber daya ikan mencapai 6,5 juta ton per tahun. Sudah saatnya, RI mengoptimalkan ribuan pulau yang ada dan karunia berupa garis pantai terpanjang kedua di dunia. “Untuk mewujudkannya jelas bukan tugas yang ringan. Tetapi, juga tidak mustahil. Oleh karenanya memang sudah saat dimulai,” ujarnya.

Yang paling penting, lanjut dia, memang pemberantasan illegal fishing. Dengan luasnya wilayah perairan laut, banyak kapal asing yang mencoba mencuri sumber daya ikan di Indonesia. Negara dirugikan sekitar Rp 100 triliun per tahun dari jumlah sumber daya ikan sekitar 1,6 juta ton per tahun yang dicuri. Dua kebijakan, yakni moratorium izin tangkap kapal eks-asing dan larangan transhipment (jual-beli ikan di laut lepas) pun dikeluarkan pemerintah.

“Faktanya memang banyak hasil tangkapan dari wilayah kita yang dibawa keluar negeri secara illegal. Pemerintah kini bertekad membangun industri pengolahan hasil laut agar menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, untuk itu dibutuhkan suplai bahan baku yang berkesinambungan,” katanya.