Marketing Strategy

Pelaku Usaha Nilai Presiden Jokowi sebagai Good Marketer

Pelaku Usaha Nilai Presiden Jokowi sebagai Good Marketer

Menurut Mckinsey Global Institute, saat ini Indonesia adalah negara ekonomi terbesar ke-16 dengan 45 juta orang kelas konsumen serta US$ 0,5 triliun market opportunity di berbagai sektor. Diperkirakan, di tahun 2020 Indonesia akan menduduki peringkat ke-7 negara ekonomi terbesar dengan 135 juta orang kelas konsumen di mana 71 persen masyarakat kota menyumbang 86 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Ini membutuhkan 113 juta pekerja ahli yang akan menghasilkan market opportunity sebesar US$ 1,8 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan CEO MarkPlus Hermawan Kartajaya

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan CEO MarkPlus Hermawan Kartajaya.

Untuk memajukan perekonomian Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, seorang presiden menjadi ujung tombak untuk nasional branding dari negara yang dipimpinnya. Pembentukan citra suatu negara, baik internal maupun eksternal, berbasis pada nilai dan persepsi positif akan menentukan positioning di antara negara-negara lainnya. Inilah yang dibahas dalam forum “Jokowi First Year: Good Country Marketeer?” yang diselenggarakan MarkPlus Center for Public Service dan Galang Kemajuan Center di Jakarta, (28/11).

Menurut Arif Wibowo, CEO Garuda Indonesia, Presiden Jokowi sudah mereflesikan bagaimana mengelola negara seperti mengelola korporasi. “Jokowi berhasil membangun reputasi dan menghilangkan mitos-mitos dalam dunia usaha. Dari sisi turisme, dalam waktu kurang dari satu tahun sudah 90 negara yang dibebaskan visa untuk mengunjungi Indonesia. Keberanian dan keyakinan seorang pemimpin untuk membentuk regulatory framework berupa kebijakan dapat membangun reputasi yang baik,” ujar Arif, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Marketing Association (IMA).

Selain itu Arif menambahkan, ibarat korporasi Jokowi menciptakan kebijakan jangka pendek yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. “Kalau di dalam korporasi, daya beli adalah membuat karyawan sejahtera. Dalam konteks negara, karyawannya adalah rakyat. Jokowi memberi kail kepada rakyatnya salah satunya membuat kebijakan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 12 persen dari 22 persen. Dan bahkan tahun depan rencananya akan menjadi 9 persen. Sementara dalam kebijakan jangka pendek dan panjang adalah memberi kemudahan investor dalam berinvestasi di Indonesia. Karena negara itu harus mampu men-generate profit, tumbuh dan sustainable,” ungkap Arif.

Sementara, Suparno Djasmin, Direktur PT Astra International, mengungkapkan bahwa di tahun pertama Jokowi memimpin ia sudah menjadi beyond marketeer. “Ketika membangun infrastruktur yang kuat di berbagai sektor seperti listrik, pelabuhan, kereta api, jalan tol, ini seperti mengatakan kepada calon investor pihak luar bahwa segalanya telah dipersiapkan untuk melakukan investasi, sehingga perekonomian domestik bisa berkembang dan rakyat punya buying power. Tidak mungkin menghasilkan produk yang mampu bersaing kalau logistiknya mahal dan tidak ditunjang infrastruktur yang memadai ” kata Suparno.

Namun, banyak tantangan yang harus dilewati dan dibenahi Jokowi pada saat ini dalam mensukseskan national branding. Menurut Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, saat ini masih banyak faktor penghambat bisnis di Indonesia, di antaranya birokrasi yang berbelit-belit yang menyumbang 15,4 persen faktor penghambat, korupsi sebesar 14,2 persen, infrastruktur sebesar 8,7 persen, etika kerja buruh rendah sebesar 8,7 persen, regulasi buruh sebesar 6,8 persen, inflasi sebesar 5,8 persen dan kebijakan yang selalu berubah-ubah sebesar 5,4 persen.


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved