Untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia, pemerintah salah satunya telah mencanangkan program pengembangan 2.000 desa wisata. Dengan keanekaragaman budaya, adat-istiadat, bahasa, dan lainnya, kehadiran ribuan desa wisata akan berimplikasi positif pada penambahan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Presiden Joko Widodo menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019 mendatang.

Wakil Dekan Prasetiya Mulya Business School, Agus W. Soehadi menilai pemerintah mesti bersinergi dengan swasta untuk mengembangkan potensi desa wisata di Tanah Air. Dalam pandangannya, model ini jauh lebih sustain (berkelanjutan) ketimbang pariwisata yang bersifat mass tourism, seperti wisata pantai, gunung, dan lainnya. “Pariwisata yang bersifat mass tourism sudah mulai melandai pertumbuhannya,” katanya.

Wisatawan yang ingin berjemur di pantai bisa datang ke Indonesia, Malaysia, ataupun Thailand. Semuanya punya karakteristik pantai yang tidak jauh berbeda. Lain halnya kalau mereka ingin mengunjungi Desa Wisata yang menawarkan pesona budaya setempat. Ceritanya akan lain. Model wisata tematik ini kini lebih banyak dicari wisatawan mancanegara.

Dari hasil riset yang dilakukan Prasetiya Mulya Business School, pengembangan desa wisata membutuhkan kerjasama swasta dan pemerintah. Tapi, yang juga tak kalah penting, masyarakat setempat juga harus dilibatkan. Penduduk lokal selama ini hanya menjadi penonton dan tak mendapat apa-apa. Alhasil, mereka pun tak merasa menjadi bagian dari kegiatan pariwisata.

“Bicara soal pariwisata, bicara soal kolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Bukan hanya kekayaan alam, lebih dari itu. Kita bicara tentang transportasi, agen perjalanan, hotel, kapasitas warga sekitar, kekayaan kuliner, dan lainnya,” katanya.

Desa Wisata Penting Sari

Agus menjelaskan, pemerintah dengan kemampuan dari segi dana berkewajiban membangun infrastruktur. Dengan demikian, wisatawan tak menemui kesulitan berarti untuk mencapai lokasi. Selanjutnya, pemerintah juga harus berinteraksi dengan komunitas setempat dan juga swasta. Kehadiran agen perjalanan, hotel, restoran, dan lainnya diperlukan untuk mendukung pengembangan sebuah desa wisata.

“Kami melakukan riset untuk melihat interaksi komunitas dengan swasta dan komunitas dengan pemerintah. Saung Mang Udjo misalnya, sangat kuat interaksinya dengan swasta. Itu karena mereka sudah established sehingga bisa memanggil swasta untuk bekerja sama,” katanya.

Lain halnya dengan Desa Wisata lainnya seperti Desa Kungkuk dan Desa Pentingsari yang masih banyak dikenal luas. Pemerintah harus lebih berperan dari segi promosi, pembangunan infrastruktur jalan, penyiapan lahan parkir, akomodasi, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Pemerintah melihat potensi bagus di Desa Pentingsari. Mereka kemudian berdiskusi dengan pejabat desa untuk dikembangkan menjadi desa wisata, yang akhirnya berdampak positif ke PAD (pendapatan asli daerah),” ujarnya.

Jadi, kuncinya adalah semua pihak yang terlibat harus merasakan. Penduduk setempat mendapat manfaat dari kegiatan pariwisata. Pemerintah membantu terutama dari segi pengadaan infrastruktur utama, seperti jalan dan alat transportasi. Dengan begitu, swasta bisa masuk, ikut mengembangkan desa wisata agar lebih mandiri.