Permasalahan perikanan dari hulu ke hilir diharapkan dapat diatasi oleh pemerintah. Penertiban perizinan penangkapan ikan sampai perihal industri pengolahan ikan pun diharapkan dapat segera diselesaikan. Setelah beberapa bulan berjalan, dan berpadu dengan fakta di lapangan yang ada, meninggalkan pertanyaan kepada masyarakat Indonesia khususnya pelaku perikanan tentang keberhasilan yang akan dicapai oleh pemerintahan Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Sarwono Kusumaatmadja, Senior Advisor Yayasan Transformasi Kebijakan Publik, berkomentar bahwa untuk bisa berhasil di sektor perikanan tangkap dibutuhkan kontrol yang terpadu. “Yang jadi kunci dari perikanan tangkap adalah kontrol atau pengendalian. Masalah penangkapan ikan ilegal yang tidak diatur dan tidak dilaporkan merupakan penyakit dunia. Masalah seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi di seluruh dunia dan di Indonesia sudah terjadi dari sejak lama,” ujar Sarwono.

Menurutnya, sistem kontrol sudah ada hanya saja tidak terlaksanakan dengan baik. “Yang jadi tantangannya adalah agar berbagai sistem pemantauan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah itu di integrasikan,” kata Sarwono.

Sarwono berpendapat bahwa bila sistem tersebut sudah terintegrasi, maka tidak akan ada kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang bisa lolos dari pengamatan. “Kalau sudah terintegrasi tidak akan ada yang bisa lepas dari pantauan, termasuk illegal loging. Selain sistem yang terintegrasi, yang kedua adalah penindakan hukumnya,” tambahnya.

Untuk sektor budi daya perikanan, Sarwono berpendapat, yang menjadi kunci adalah pengembangan. “Kalau budi daya perikanan kuncinya adalah pengembangan. Sekarang tren perikanan tangkap itu mulai melandai, dan budi daya meningkat.” Lebih lanjut Sarwono menjelaskan bahwa pengembangan budi daya merupakan fungsi dari penataan ruang, kualitas lingkungan, dan ketersediaan air.

Terkait dengan pengembangan budi daya, Sarwono mengutarakan bahwa ada perbedaan untuk target pasar domestik dan luar negeri. “Kalau untuk pengembangan tergantung targetnya yang mana. Kalau untuk domestik ikan lele sampai sekarang masih kekurangan. Kalau sasarannya ekspor juga di bagi dua, mau menyasar segmen makanan rakyat atau kaum elit. Segmen atas itu bisa ikan baramundi dan yang lebih atas lagi adalah ekspor ikan hidup,” paparnya.

Dalam hal kinerja kabinet Jokowi, khususnya bidang perikanan, Sarwono menilai bahwa sikap segala melarang seperti yang dilakukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, memang harus dilakukan. “Saya rasa yang dilakukan Susi yang serba melarang itu sebuah gebrakan, kemudian diperbolehkan dalam bentuk regulasi. Menurut saya hal seperti itu bagus,” ungkapnya.

“Wilayah Indonesia sebagian besar perairan, melihat geografi Indonesia penuh dengan potensi di bidang perikanan terutama di bidang budi daya,” imbuh Sarwono. Menyangkut program maritim dari presiden Jokowidodo, Sarwono turut berkomentar “program kemaritiman Jokowi itu jadi sangat penting karena infrastruktur maritim adalah satu-satunya jalan untuk melipatgandakan peran infrastruktur di Indonesia. Tidak bisa hanya mengandalkan udara dan darat saja, harus didukung dari lautnya juga.”

“Oleh karena itu membutuhkan investasi yang besar di infrastruktur laut. Prosesnya memang memakan waktu lama, karena menyangkut pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar. Misalnya mau buat di Sorong sebagai salah satu pelabuhan besar, maka daerah sekitarnya harus ikut dikembangkan sebagai dasar ekonomi. Dengan demikian pelabuhannya bisa berfungsi, itu memang memakan waktu tapi tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan tol laut,” tutup Sarwono. (EVA)