Home » Business Strategy » Wujudkan Financial Inclusion Melalui Edukasi dan Perluas Jangkauan

Wujudkan Financial Inclusion Melalui Edukasi dan Perluas Jangkauan

Melihat masih rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pinjaman bank, yaitu 19,5% dari total populasi Indonesia, perbankan didorong untuk mewujudkan financial inclusion melalui peningkatan jangkauan distribusi perbankan hingga ke daerah pelosok dan kegiatan edukasi terhadap masyarakat tentang keuangan, sehingga tercipta literasi keuangan.

Dua peran perbankan untuk mewujudkan financial inclusion, atau kerap disebut dengan keuangan inklusif atau ‘keuangan untuk semua’, ini diungkapkan oleh Mulya E. Siregar, Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Perbankan Bank Indonesia (BI), pada diskusi bertema “Membedah Peran Bank dalam Inklusi Keuangan” yang diadakan oleh Brava Radio dan Harian Media Indonesia di Jakarta, Senin (23/7).

Dijelaskan Mulya, keuangan inklusif, yang juga tengah marak dibahas di forum global, merupakan suatu kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sistem keuangan. Bukan hanya terhadap perbankan, tapi lembaga keuangan lainnya. Di Indonesia sendiri, Mulya melanjutkan, hanya 32% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perbankan. Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Mulya mendorong perbankan untuk mewujudkannya melalui edukasi keuangan terhadap masyarakat dan meningkatkan jangkauan distribusi perbankan ke daerah pelosok.

“Untuk mengedukasi publik, bank itu sendiri yang berperan sentral. Setelah masyarakat diedukasi oleh bank, tentu diharapkan tercipta financial literacy agar melek keuangan sehingga masyarakat bisa menilai sistem keuangan mana yang cocok dengan dirinya. Masyarakat juga bisa memproteksi diri melalui produk keuangan. Itu dari sisi edukasi publik,” jelas Mulya. Dari sisi distribusi, Mulya melanjutkan, yaitu bagaimana bank membuka kantor untuk menjangkau lebih jauh masyarakat. Namun, lanjutnya, ternyata pembukaan kantor cabang bank saja tidak cukup. Maka muncul mekanisme menabung di kantor pos, mobile banking, dan lainnya. “Intinya kita butuh cara agar lembaga keuangan bisa jangkau masyarakat lebih luas. Dua hal itu yang utama,” tegasnya.

Mulya tidak menampik kenyataan bahwa aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap perbankan lebih kecil dibanding dengan negara tetangga. Ia juga mengakui bahwa keuangan inklusif di Indonesia masih berjalan tertatih. Mengenai hal ini, Mulya mengatakan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah teknologi. Menurutnya, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satunya adalah branchless banking atau bank tanpa kantor cabang. Maka untuk masalah teknologi ini butuh kerja sama dengan industri telekomunikasi (telko). “Hal yang harus dipikirkan berikutnya adalah telco-led this industry atau bank-led. Kami cenderung memilih bank-led,” tutur Mulya.

Investasi di tekonolgi informasi (TI) juga merupakan kendala bank untuk masuk dan melayani sektor mikro dalam rangka mewujudkan kuangan yang inklusif. Selain itu, masih sedikitnya bank yang masuk ke segmen mikro terjadi karena biaya transaksi akan tinggi yang disebabkan oleh kebutuhan SDM untuk masuk ke pelosok desa. “Belum lagi dari segi keamanan transaksi,” tambahnya.

BI, jelas Mulya, telah berkontribusi terhadap pewujudan keuangan inklusif ini melalui kegiatan edukasi masyarakat, yaitu sosialisasi dan melatih guru agar dapat mengedukasi anak didik sejak dini dalam mengenal sistem keuangan.  “Sudah dilakukan di 6 daerah dan akan ditambah hingga 10-14 daerah lagi,” tambahnya. (EVA)

 

SHARE SOCIAL MEDIA

LEAVE A REPLY


9 + seven =