Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2011. Ia menggantikan menteri sebelumnya, yakni Mustafa Abubakar. Dalam masa kepemimpinan sekitar dua tahun, Dahlan kerap mengisi halaman media massa dengan sejumlah gebrakannya. Apa yang dilakukan mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini ternyata dipandang sebagai hal yang bagus oleh banyak BUMN.

Peluncuran buku “Antara Pasar dan Politik: BUMN di Bawah Dahlan Iskan”

Salah satu orang yang mengagumi kinerja Dahlan adalah RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II (atau IPC). Bersama dengan Fachry Ali, Lino pun membuat buku mengenai BUMN di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan. Buku yang diperkenalkan ke publik secara resmi pada hari ini, Selasa (4/6/2013), di Jakarta, berjudul, “Antara Pasar dan Politik: BUMN di Bawah Dahlan Iskan.”

Lino menerangkan, BUMN ini ada dalam wilayah embedded economy. Maksudnya, ia menjelaskan, “Jadi, nggak bisa hanya pasar saja. Aspek pemerataan, sosial, itu juga musti jadi pertimbangan BUMN.” Dengan posisi yang demikian, secara struktural, BUMN berada di bawah kontrol aktor-aktor ekstra-pasar. Siapa saja itu? Mereka adalah kaum birokrat hingga para politisi, yakni anggota parlemen.

Kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan yang tergolong BUMN ada dalam pengawasan parlemen. Terkait itu, masih segar dalam ingatan, bagaimana Dahlah Iskan berusaha melindungi BUMN dari oknum-oknum politisi yang diduga melakukan pemerasan.

RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II

Karena posisinya adalah perusahaan milik negara, nuansa bikrokrasi pun cukup kental. Inilah yang berusaha “dirapikan” oleh Dahlan. Maklum, ia adalah orang swasta. Di dalam buku disebut sifat pribadi Dahlan adalah seorang iconoclast, artinya seseorang yang cenderung menentang hal-hal yang bersifat prosedural formal atau resmi. “Yang menarik juga Pak Dahlan, karena dia orang pasar, kalau BUMN itu kan struktur. Nah, dia adalah orang yang nggak ada modelnya. Kalau orang bilang out of the box, ini nggak ada box sama sekali. Jadi, nggak pakai box. Dia memotong kepentingan-kepentingan politik.”

Lino menegaskan bahwa Kementerian BUMN membutuhkan karakter pemimpin yang seperti itu. Sehingga campur tangan para politisi pun tak lagi ada. Dia kembali bilang, “Dahlan kan orang pasar. Dia bawa BUMN itu ke pasar. Kalau pasar itu aturannya lain dari politik. Dia berusaha potong itu. Dan dia jadi contoh, karena dia memotong itu semua. Sehingga kami di bawah, yang di BUMN, jadi enak kerjanya.”

Ketika ditanya apakah perubahan di Kementerian BUMN baru dilakukan sejak masa kepemimpinan Dahlan Iskan, ia pun menjawab, “Sebenarnya dari Pak Sofyan Djalil sudah. Tetapi Pak Dahlan ini lebih ekstrim lagi.” Menurut dia, Dahlan telah membawa Kementerian BUMN bukan sebagai regulator, tetapi seperti halnya korporasi.

“Dia ingin supaya BUMN itu berpikir sebagai korporasi, makanya banyak sekali (aturan) yang dia potong, seperti laporan,” tandas Lino. (EVA)