Home » Listed Articles » Manajemen Proyek Sistem Kliring Nasional

Manajemen Proyek Sistem Kliring Nasional

“Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang baik di Kantor Bank Indonesia Denpasar dalam rangka peresmian penerapan SKNBI di 41 wilayah kliring, yang juga sekaligus menjadi penutup rangkaian implementasi SKNBI yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli tahun 2005.” Begitu kutipan sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi pada peresmian Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) di Denpasar, Bali, 14 Desember 2007.

Menurut Budi, membangun sistem kliring yang terintegrasi tersebut bukanlah pekerjaan sederhana. Pasalnya, mereka mesti menyatukan sistem kliring yang berbeda-beda di tiap wilayah. Dan, prosesnya pun cukup panjang. Namun, setelah 2,5 tahun masa implementasi, Budi mengklaim kini BI memiliki sistem kliring yang terintegrasi.

Kompleksnya proyek implementasi sistem kliring ini tidak dilebih-lebihkan. Seperti dikemukakan Dyah N.K. Makhijani, Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran BI, di Indonesia ada 107 penyelenggara kliring lokal, baik yang dilaksanakan BI maupun bank yang ditunjuk BI. Bahkan, untuk menyelenggarakan kegiatan kliring tersebut digunakan empat jenis sistem yang berbeda. Pertama, Sistem Kliring Elektronik, yang digunakan di Jakarta. Kedua, Sistem Kliring Otomasi, yang digunakan di Medan, Bandung dan Surabaya. Ketiga, Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL), yang dipakai di 33 wilayah kliring yang diselenggarakan oleh BI dan 40 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan bank yang ditunjuk BI. Keempat, Sistem Manual, yang diterapkan di 31 penyelenggara kliring non-BI. Jelas, mengintegrasikan ini semua bukan soal mudah.

Dari situ juga terlihat, sebelum diimplementasikannya Sistem Kliring Nasional (SKN), proses kliring tentu tidak efisien. Buat BI, pemeliharaan sistemnya pun tidak mudah dan membutuhkan biaya cukup tinggi. Begitu juga buat bank peserta. Pasalnya, semua proses penyelesaian kliring dan proses settlement kliring dilakukan di Kantor BI (KBI/cabang). Jadi, ada 107 kali settlement yang dilakukan di 37 KBI. Dengan begitu, setiap hari bank-bank peserta harus memantau likuiditasnya di 37 KBI.

Tak hanya itu, BI pun masih harus mengeluarkan dana besar per tahunnya untuk biaya cetak nota kredit (warkat), yang nilainya Rp 275/warkat. Padahal, setiap hari rata-rata terjadi lebih dari 300 ribu transaksi kliring, baik kliring kredit (transfer) maupun debit (cek dan bilyet giro), dengan jumlah nominal lebih dari Rp 5 triliun/hari. Dari segi waktu pun prosesnya tidak efisien, karena transfer antarbank di suatu daerah terpencil baru bisa diselesaikan setelah H+5. “Karena itulah, kami mesti memiliki suatu sistem yang terintegrasi untuk menopang kegiatan kliring ini. Itulah salah satu alasan dibentuknya SKNBI,” ujar Dyah menandaskan.

Untuk membangun sistem kliring baru berskala nasional tersebut, tentunya dibutuhkan pula sistem aplikasi yang juga baru. Nah, dalam proses pembuatan aplikasi itu – termasuk pada saat penentuan spesifikasi untuk aplikasi — BI tidak bekerja sendiri. Pasalnya, di sisi bank-bank, sistem kliring ini akan terintegrasi dengan core system tiap bank. Untuk itu, menurut Arif Budisantoso, Analis Madya Senior Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel BI, dalam penyusunan spesifikasi untuk sistem aplikasi ini, BI bekerja sama dengan Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional (FKSPN), yang anggotanya tidak lain bank-bank itu sendiri. “Kerja sama antara BI dan FKSPN ini untuk menetapkan sebuah spesifikasi teknis yang dibutuhkan supaya SKN ini bisa diimplementasikan,” kata Arif.

Dijelaskan Arif, sistem aplikasi untuk SKNBI ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, aplikasi Sistem Sentral Kliring (SSK) yang dipakai di Kantor Pusat BI di Jakarta. Aplikasi ini terdiri dari komponen peranti keras dan lunak yang digunakan oleh Penyelengara Kliring Nasional. Kedua, aplikasi Komputer Penyelenggara Kliring, yang digunakan oleh penyelenggara kliring lokal. Dan ketiga, aplikasi Terminal Peserta Kliring (TPK), yang dipakai oleh masing-masing bank. “Aplikasi TPK inilah yang berfungsi sebagai converter bila berhubungan dengan core banking system. Jadi, dari internal sistem masuk dulu ke TPK untuk bisa berhubungan dengan SSK,” Arif menjelaskan. Menurutnya, proses yang membutuhkan perhatian lebih adalah pengembangan TPK, karena aplikasi ini dipakai sebagai converter.

Arif menceritakan, pembahasan dan penyusunan spesifikasi untuk aplikasi di FKSN itu berlangsung alot dan dilaksanakan secara intensif. Pasalnya, masing-masing bank memiliki karakter dan sistem yang berbeda. Misalnya, untuk menetapkan panjang digit nomor rekening saja cukup sulit karena masing-masing bank memiliki jumlah digit yang berbeda. Akhirnya, BI menetapkan jumlah digit nomor rekening ini maksimal 16 angka. Menurut Arif, proses pembahasan dan penyusunan yang digelar secara intensif dan maraton tersebut telah dilakukan sejak 2004. “Sebenarnya, di FKSPN ini pembahasan kami lebih pada upaya mengetahui kebutuhan masing-masing bank seperti apa, supaya bisa saling mengisi. Pembahasannya dilakukan secara teliti. Sebab, setiap bank menyadari bahwa itu menjadi suatu kebutuhan.”

Menurut Arif, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyatukan sistem kliring juga tidak lepas dari beberapa kendala. Mulai dari mengubah platform sistem, perangkat aturan, kapasitas dan jaringan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) hingga kesiapan biaya. “SKN ini suatu sistem baru, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada semua penyelenggara dan peserta secara intensif. Maka, implementasi ini dilakukan secara bertahap, tidak bisa dilakukan sekaligus,” ujarnya menjelaskan. Kendala umum yang dihadapi adalah petugas di bank ataupun di pihak penyelenggara belum familier dengan sistem baru, sehingga ada keterbatasan keterampilan dan ketangkasan dalam mengoperasikan sistem SKNBI.

Dengan pola bertahap, SKNBI terlebih dulu diimplementasikan di wilayah-wilayah yang jumlah transaksinya besar-besar. Karena itu, awal implementasinya, pada Juli 2005, hanya di Jakarta. Lalu, ke Jawa Barat dan Banten. Pada 2006 fokus implementasi diarahkan kepada penyelenggara kliring yang dilakukan KBI.

Sistem aplikasi untuk SKNBI tersebut dikembangkan oleh Artajasa – termasuk untuk urusan pemeliharaannya. Menurut Dyah, investasi yang dibenamkan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi tersebut mencapai Rp 5 miliar lebih. Sementara itu, untuk infrastruktur jaringan yang memungkinkan sistem kliring bisa dilakukan secara online dipercayakan kepada Telkom. “Kami terpilih menjadi penyedia infrastruktur jaringan kliring nasional setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh BI,” kata Slamet Riyadi, VP Enterprise PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), menegaskan.

Dijelaskan Slamet, untuk menopang SKNBI tersebut, Telkom menggunakan jaringan terestrial VPN-IP MPLS (dedicated) dan VPN Dial. VPN-IP dedicated ini dimanfaatkan oleh BI maupun bank umum peserta penyelenggara kliring yang ditunjuk BI. Adapun VPN Dial digunakan untuk Bank Perkreditan Rakyat, khususnya untuk pelaporan Sistem Informasi Debitor (SID).

Secara keseluruhan, infrastruktur jaringan yang disediakan Telkom itu digunakan untuk mengelola Sistem Kliring Nasional, Laporan Harian Bank Umum, SID, Intranet BI dan Disaster Recovery System. DRS BI ini merupakan layanan back-up data secara keseluruhan dengan pola mirroring untuk menjamin keamanan data dari kemungkinan adanya bencana. Mirroring ini memanfaatkan layanan Dense Wavelength Division Multiplexer Telkom dengan kapasitas mencapai 8 GB, yang memungkinkan updating informasi dalam jumlah besar.

Lantas, bagaimana mekanisme kerja SKNBI? Ambil contoh Bank BNI. Menurut Andi Nirwoto, Kepala Divisi Teknologi Informasi BNI, untuk terkoneksi ke SKNBI, banknya telah menyiapkan infrastruktur, yakni berupa personel computer (PC) dan jaringan ke BI (central to central). Mengingat BNI sudah memiliki pola operasional tersentralisasi, hal itu tidak menjadi kendala. BNI menyiapkan pula aplikasi interface untuk berhubungan dengan core banking system-nya (disebut iCONS). Aplikasi interface ini untuk memudahkan petugas cabang. “Persiapan lainnya,” kata Andi, “melakukan sosialisasi dan pelatihan sendiri, di samping pelatihan yang diselenggarakan BI.”

Andi menjelaskan penggunaan SKNBI di banknya. Mekanismenya, PC dari kantor-kantor cabang menghubungi pusat operasional BNI. Selanjutnya, koneksi dari pusat operasional bank ke BI. Untuk koneksinya tidak diperlukan waktu tersendiri karena BNI ke BI telah memiliki jaringan komunikasi data. “Pengembangan aplikasi interface antara iCONS dan aplikasi SKN tidak memerlukan waktu yang lama, karena BI telah menjelaskan sistem SKN-nya jauh hari secara detail, sehingga kami dapat mempersiapkannya dengan segera,” ungkapnya.

Setelah 2,5 tahun masa implementasi, diklaim Dyah, SKNBI telah memberikan beberapa manfaat. Antara lain, efisiensi dari sisi waktu dan biaya. Sekarang transfer dana melalui kliring hanya membutuhkan waktu sehari, sehingga pelayanan kepada nasabah jauh lebih singkat. Proses pengiriman juga semakin dipercepat dengan dibukanya dua siklus pengiriman, yakni pagi dan siang. Sebelumnya, hanya dilakukan sekali pada sore hari. Dengan begitu, pengiriman uang menjadi lebih cepat. Sebab, kalau bank menerima kiriman pagi hari, uang itu harus dipindahkan ke rekening nasabah pada hari itu juga. Adapun kalau untuk siklus sore, paling lambat pada keesokan harinya.

Dari sisi biaya, juga lebih hemat. Sebab, dengan dihilangkannya sistem warkat, khususnya untuk transfer kredit, tidak ada lagi biaya pencetakan dan handling warkat. Selain itu, biaya pemeliharaan aplikasi kliring menjadi lebih murah, karena sistemnya sudah terintegrasi, mencakup seluruh wilayah kliring. Tak hanya itu. Mengutip sambutan Budi Rochadi, SKNBI pun telah didesain untuk meminimalkan berbagai risiko, seperti risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko fraud. “Yang terpenting, diimplementasikannya SKNBI ini mendorong perputaran dana yang semakin tinggi dan mengurangi floating dana yang terjadi karena penundaan settlement pada sistem kliring lokal terdahulu,” katanya.

Lantas, apa manfaat bagi bank peserta? Ini rupanya terkait dengan optimalisasi pengelolaan likuiditas bank. Sebelumnya, bank harus mengelola likuiditas di seluruh wilayah kliring. Jika suatu bank menjadi anggota di seluruh wilayah kliring, setiap hari mereka harus memonitor dan menyelesaikan posisi kliring di 107 wilayah. Nah, sekarang, dengan SKNBI, proses itu sudah tersentralisasi. Para penyelenggara kliring hanya melaporkan hasilnya kepada SSK di Jakarta. Semuanya digabung. Lalu, menyelesaikan pembebanannya ke bank, sehingga bank ini hanya memantau likuiditasnya di Jakarta. Pembebanannya kepada rekening dilakukan sekali saja ke SSK di Jakarta. Singkatnya, setiap peserta hanya akan memiliki satu posisi kliring setiap hari. “Manfaat yang kami rasakan setelah tergabung ke SKNBI adalah proses kliring menjadi lebih cepat, monitoring transaksi lebih mudah, dan settlement lebih terkontrol,” ungkap Andi.

Menurut Dyah, fungsi SKNBI ini akan terus ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur baru. “Prinsipnya, pengembangan ke depan akan disesuaikan dan mengikuti kebutuhan masyarakat,” katanya tandas.

BOKS

Sekilas Mengenai SKNBI

• Definisi

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antarpeserta-kliring, baik atas nama (bank) peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring yang dikelola Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

• Cakupan SKNBI

(1) Kliring Kredit
1. Digunakan untuk transfer kredit antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
2. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
3. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

(2) Kliring Debit
1. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, yang digunakan untuk transfer debit antarbank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit, dan lain-lain).
2. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
3. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim peserta.
4. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

• Cara Kerja SKNBI

Seluruh Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) wajib terhubung dengan SSK melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD) yang dapat berupa leased line atau dial up. Adapun untuk Terminal Peserta Kliring (TPK), setiap bank wajib memiliki satu TPK yang terhubung dengan SSK.

Untuk TPK yang terhubung dengan SSK (TPK online), pengiriman DKE dilakukan melalui JKD. Adapun untuk TPK yang tidak terhubung dengan SSK (TPK offline), pengiriman DKE dilakukan dengan mengunakan media rekam data elektronis (disket, flashdisk, atau CD) yang disampaikan kepada PKL.

• Biaya Pengembangan SKNBI

Untuk mengembangkan SKNBI ini, dana yang dikeluarkan ditaksir Rp 20 miliar lebih. Pengembangan aplikasi saja menelan investasi lebih dari Rp 5 miliar. Belum termasuk biaya untuk pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi, dan biaya untuk pengadaan hardware (PC, server, peranti telekomunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya).

Sumber: Bank Indonesia

SHARE SOCIAL MEDIA

Category: Listed Articles  |  Comment (RSS)  |  Trackback

LEAVE A REPLY


seven × = 21