Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam membantu keberangkatan haji, yang mana salah satu komponen besar adalah biaya avtur. Erick juga mengaku terus menjalin koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Mengenai biaya haji yang tengah dibahas Kemenag dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk me- ĺppppppĺĺreview mengenai perjalanan haji,” ujar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut di Jakarta, Selasa (14/2/2023). Diketahui pesawat yang digunakan untuk memberangkatkan jemaah ibadah haji reguler adalah Garuda Indonesia.

Erick menyampaikan persoalan avtur dapat memberikan dampak yang signifikan dalam ongkos keberangkatan haji. Menurutnya, BUMN juga berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke ‘Tanah Suci’.

Selain biaya pesawat yang dikritisi, pengadaan gelang untuk jemaah ibadah haji juga banyak direspons negatif. Menurut Erick, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka diri dalam penyediaan gelang haji.

“Mengenai keberadaan BSI, membantu meringankan pengadaan gelang haji yang mungkin bisa menjadi sponsor. Ini masih tahap diskusi lebih jauh antara kami dengan Kemenag. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag terus memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji kita,” kata Erick.

Sebelumnya saat Rapat Kerja dengan DPR RI, Erick Thohir mendapat masukan dari Anggota Komisi VI Andre Rosiade agar mengkaji ulang biaya penerbangan haji. Hal ini disampaikan kepada Erick karena transportasi udara jemaah haji reguler dari Indonesia semuanya menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN.

Ada tiga komponen biaya haji yang cukup mahal, yakni biaya penginapan, biaya konsumsi dan biaya transportasi yang dalam hal ini adalah penerbangan ke Mekkah dan Madinah. “Kan kita tahu bahwa salah satu maskapai yang akan ditugaskan oleh pemerintah mengangkut jamaah haji adalah Garuda, nah Garuda itu adalah mitra kami di Komisi VI juga perusahaan BUMN binaan Menteri BUMN. Makanya dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri BUMN hari ini dengan Komisi VI kami ingin menyampaikan aspirasi jamaah haji Indonesia,” ujarnya.

Menurut Andre, sebanyak 70% jemaah haji Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah yang telah bertahun-tahun menabung dan menunggu giliran untuk naik haji. Untuk itu, negara dalam hal ini diharapkan dapat hadir untuk membantu meringankan beban jemaah haji Indonesia tersebut.

“Kita tahu jemaah haji Indonesia itu 70% adalah orang-orang yang secara ekonomi sulit, mereka menabung Rupiah demi Rupiah bertahun-tahun agar bisa berangkat. Bahkan ada yang jual sawah, jual tanah, jual rumah agar mereka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima,” ujarnya.

Sementara mengenai gelang jemaah haji, isu ini muncul saat Komisi VIII DPR RI rapat dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Direktur PT Garuda Indonesia, BPKH, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji. Saat itu Anggota Parlemen Abdul Wachid mengkritisi soal dugaan banyak biaya haji yang di mark-up, sehingga menyebabkan ongkos naik haji naik.

Wachid menyampaikan bahwa gelang untuk jemaah haji harganya hanya Rp 5.000 dan dibuat di Jepara, namun oleh Kementerian Agama dimark-up atau dinaikkan menjadi Rp 35.000. Harga yang ditentukan Kemenag jauh di atas harga normal.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id