Penggunaan anggaran, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, kembali menjadi sorotan Presiden Jokowi. Dalam sambutan di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara, Jokowi menyampaikan temuan penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran.

Jokowi mengatakan, hal tersebut terjadi di beberapa provinsi maupun di kabupaten kota, juga pemerintah pusat. Dirinya mencontohkan penyuluhan pertanian di satu provinsi bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar dan Rp1 miliar digunakan untuk perjalanan dinas.

“Yang kedua, ini contoh lagi, pengembangan UMKM ini di APBD kabupaten. Pengembangan UMKM tujuannya untuk pengembangan usaha mikro, total anggaran Rp2,5 miliar, total anggaran Rp2,5 miliar, Rp1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas. Bayangkan berapa, enggak ada 20% yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro,” ujar Presiden, Senin (27/06/2023).

Contoh yang ketiga, tambah Jokowi, pembangunan balai penyuluh pertanian di satu kabupaten yang bertujuan membangun dan merehab balai penyuluhan, anggarannya Rp1 miliar, Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Presiden mengaku dirinya tidak mengetahui berapa kali rapat yang dilakukan untuk proyek tersebut.

“Saya enggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini, banyak, ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25%. Ini kebalik,” ujar Presiden.

Selanjutnya Jokowi kembali mengingatkan agar output dan outcome yang ditargetkan (dari suatu program) harus fokus, fokus pada program unggulan, tidak perlu banyak program. Fokus pada program unggulan seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi, dan lain-lainnya.

Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan semakin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.

“Setiap Rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukan untuk membiayai proses, ini yang hati-hati, yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” kata mantan Wali Kota Solo ini.

Sebelumnya, Presiden juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Di mana telah terjadi penggunaan anggaran yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Anggaran pengentasan stunting 80% habis untuk rapat dan perjalanan dinas, sehingga upaya pengentasan stunting tidak maksimal.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id