Kualitas udara di Jabodetabek selama satu pekan terakhir sangat-sangat buruk. Puncaknya pada tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Terkait hal ini, Presiden Jokowi minta kantor terapkan kebijakan hybrid working.

Presiden Jokowi akhirnya merespons kondisi kualitas udara di Jabodetabek yang sangat buruk selama beberapa hari terakhir. Di mana pada Senin (14/08/2023) Jokowi memberi arahan kepada jajarannya agar mengambil sejumlah langkah untuk mengatasinya.

Presiden mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya polusi udara di Jabodetabek antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Selain itu pembuangan emisi dari transportasi, serta aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Jokowi meminta ruang terbuka hijau diperbanyak dan agar Kemenkeu menyiapkan anggaran. Selain itu agar semua pemangku kepentingan mendorong hybrid working, atau kerja dari kantor dan rumah.

“Jika diperlukan, harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di Rapat Terbatas ini apakah 75:25 atau angka yang lain,” ujar Jokowi dalam arahannya membuka Rapat Terbatas di Jakarta, Senin (14/08/2023).

Kemudian, rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Hal tersebut merupakan solusi jangka pendek agar dilakukan secepatnya dan diintervensi, sehingga bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

Kedua, dalam jangka menengah, Jokowi ingin masyarakat konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. “Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian Kereta Cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ucap Jokowi.

Ketiga, dalam jangka panjang perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Aksi tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. “Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tutur dia.

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan memperketat pelaksanaan uji emisi. Terkait utilitas kendaraan, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one. “Jadi katakanlah dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun,” jelas Budi.

Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus meminta PLN untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). “Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain,” kata Budi.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id