Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2023 dan rencana pemberian PMN dalam APBN 2024 kepada sejumlah BUMN. Ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI (12/009/2023).

Menkeu menyampaikan, pada tahun 2024 direncanakan terdapat 3 BUMN penerima PMN yang akan dicairkan pada awal triwulan I 2024 dan nantinya akan masuk dalam RUU APBN TA 2024. Ia menyebut, pencairan PMN di awal tahun dilakukan untuk menjaga kesehatan tiga BUMN.

Tiga BUMN tersebut yaitu, pertama PT Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun. PMN ini diberikan karena Hutama Karya menjadi BUMN utama penyelesaian jalan tol Sumatera tahap 1 dan projek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayuagung-Palembang-Betung.

“Kami harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek, akan semakin akuntabel. Harapannya sehingga tidak memasukkan PMN namun kemudian dia masuk di neraca tanpa ada kaitannya dengan proyek mana yang harus diselesaikan,” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Kedua PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia juga mendapatkan PMN sebesar 3,556 triliun. pemberian PMN ini dalam rangka penguatan IFG Life dan penyelesaian pengalihan dari polis-polis yang sudah direstrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, usulan PMN 2024 diberikan kepada PT Wijaya Karya (WIKA) sebesar Rp6 triliun. Pemberian ini dalam rangka penguatan struktur modal untuk mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan.

“Jadi walaupun melakukan PMN, kami tetap ingin ada ear mark-nya untuk projek apa, tidak masuk di dalam neraca. Apalagi kalau BUMN ini sekarang masih di dalam proses restrukturisasi, sehingga make sure bahwa PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan, tahun 2023 direncanakan ada penambahan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp42,8 triliun untuk 5 BUMN, tunai dalam bentuk cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp4,5 triliun untuk 3 BUMN, nontunai dalam bentuk konversi piutang APBN 2023 sebesar Rp3 triliun untuk 2 BUMN, dan nontunai berupa BMN kepada 5 BUMN.

Secara detail, PMN tunai di APBN 2023 akan diberikan kepada 5 BUMN yaitu PT Hutama Karya (Rp28,84 triliun), PT Perusahaan Listrik Negara (Rp10 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp1,53 triliun), PT Len Industri (Rp1,75 triliun), dan Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia (Rp 659,19 miliar).

“Hutama Karya tahun 2023 ini kembali mendapatkan PMN yang signifikan yaitu 28,884 triliun. PMN ini sekarang dikaitkan dengan kontrak bagi BUMN Hutama Karya menyelesaikan jalan tol Sumatera tahap 1 dan tahap 2 untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu memaparkan, PMN Tunai yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi direncanakan sebesar Rp4,514 triliun kepada 3 BUMN yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, dan PT Bina Karya. Adapun PMN Non-Tunai melalui konversi piutang APBN 2023 diberikan kepada 2 BUMN yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp2,56 triliun) dan PT Len Industri (Rp456,25 miliar).

Sementara PMN non tunai dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) diberikan untuk 5 BUMN. Antara lain PT Brantas Abipraya, PT ASDP Indonesia Ferry, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Pertamina.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id