Penutupan perdagangan karbon di Bursa Karbon pada hari ini mencatat transaksi senilai Rp 29,20 miliar. “Total volume transaksi Bursa Karbon sebanyak 459.953 ton emisi karbon dioksida (tCO2) sebanyak 27 transaksi,” ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada awak media di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Jeffrey merincikan jumlah transaksi itu terdiri dari transaksi di pasar reguler sebanyak 17 kali, pasar negoisasi 3 kali dan pasar lelang 7 kali. ”Jumlah pembeli sebanyak 15 pengguna jasa, dan penjual 1 pengguna jasa sehingga jumlah total pengguna jasa per hari ini sebanyak 16 pengguna jasa,” ujar Jeffrey.

Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana Bursa Karbon di hari ini adalah Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Jeffrey menyebutkan harga pembukaan unit karbon PNRE ini di pasar reguler sebesar Rp 69.600. Unit karbon ini ditutup pada harga Rp 77.000 ribu di pasar regular. Berpijak dari data ini, imbal hasil unit karbon PNRE itu sebesar 10,63%. Perdagangan Bursa Karbon dimulai pukul 09.00-15.00 WIB.

Sejumlah bank tercatat sebagai pembeli unit karbon ini, diantaranya PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas.

Perihal bank yang membeli unit karbon ini, Iman Rahman, Direktur Utama BEI selaku Penyelenggara Busa Karbon Indonesia (IDX Carbon), mengatakan bank-bank tersebut mengimplementasikan praktik terbaik (best practices) bank-bank regional yang membeli unit karbon di Bursa Karbon di luar negeri. “Mereka (bank) berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung praktik ESG (environmental, sustainability & governance). Mereka mencoba tap in dengan investor melalui praktik ESG,” tutur Iman.

Pembeli lainnya adalah perusahaan non bank, yakni PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon. “Terimakasih kepada OJK, BEI dan semua yang terkait atas peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia ini,” kata Presiden pada peresmian Bursa Karbon di Main Hall BEI, Jakarta pada Senin pekan ini.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan pendirian Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung upaya Pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement. “Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangankan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” kata Mahendra.

Indonesia memiliki target menurunkan emisi GRK, sebesar 31,89% (tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional) atau sebesar 43,2% (dengan dukungan internasional) dari tingkat emisi normalnya (atau Business As Usual) pada 2030. Sesuai berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.

Mahendra mengatakan tujuan yang sangat penting dari perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon ini, guna tercapainya target NDC (Nationally Determined Contributions) dari pemerintah Indonesia dan optimalisasi potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon.

Dalam mempersiapkan perdagangan karbon di Bursa Karbon, OJK bersama Kementerian/Lembaga terkait, dan dengan dukungan lembaga Internasional, telah melakukan sosialisasi selama periode Juli hingga September 2023 dengan mengadakan Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia di lima kota yaitu Kota Surabaya, Balikpapan, Makasar, Medan dan puncak dari rangkaian seminar diadakan di Kota Jambi.

PLTU Potensi Bursa Karbon

Untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia.

Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang merupakan sektor prioritas pemenuhan NDC, seperti sektor kehutanan, pertanian, limbah, minyak dan gas, industri umum dan kelautan. Pada fase awal, perdagangan karbon ini dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi (Emission Trading System/ ETS) ketenagalistrikan dan sektor kehutanan.