Gerakan Menuju Kota Cerdas telah berlangsung sejak tahun 2017 sebagai Program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi menyatakan Gerakan Menuju Kota Cerdas membantu pemerintah kota dan kabupaten membuat rencana induk pembangunan berbasis inovasi dan teknologi. Sementara, Pemerintah Provinsi berperan menjadi dirigen yang memadukan inisiatif Smart City di kota dan kabupaten di wilayahnya.

“Tahun ini, Kementerian Kominfo mengakselerasi pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Selain itu, untuk Smart City, pesertanya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Contohnya Kota Sabang di ujung barat Sumatera, Kota Nunukan di Utara Kalimantan, sampai Kabupaten Boven digoel di ujung timur Papua,” tuturnya dalam Forum Smart City Nasional sebagaimana dikutip dari siaran pers .

Menteri Budi Arie menyatakan inisiatif Smart City selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera, berdaya saing dan memiliki pengaruh signifikan terhadap tatanan global.

“Melalui gerakan ini, pemerintah daerah dibimbing untuk melakukan inovasi yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Mulai peningkatan kualitas layanan, penguatan ekonomi, peningkatan SDM hingga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya

Bahkan, dari segi lingkungan, implementasi smart city juga berdampak positif dengan memotong emisi serta memperbaiki sistem pengelolaan limbah atau sampah. “Integrasi aplikasi cerdas pada smart city, juga dinilai akan memperbaiki sistem transportasi publik serta mengurangi tingkat kriminalitas sebesar 8 s.d 10 persen di suatu kota, ini menurut studi McKinsey,” tutur Menkominfo.

Menteri Budi Arie mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam Gerakan Kota dan Provinsi Cerdas. Menurutnya, kerja lintas kementerian dan lembaga akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Karena digitalisasi ini adalah keniscayaan yang akan terjadi bagi bangsa kita, kini dan di masa yang akan datang. Mari berkolaborasi membangun smart city, semua bergerak demi Indonesia maju,” ungkapnya.

Menteri Budi Arie bersinergi dengan semua pihak akan memudahkan terwujudnya kota dan kabupaten di Indonesia yang siap menjawab segala tantangan ke depan, sekaligus memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Kita tahu bahwa transformasi digital itu mencakup 3 aspek sekaligus, pertama infrastruktur digital, di sampingnya itu pemerintahan digital atau e-government, terus digital economy, dan terakhir adalah digital society. Semuanya ini harus jalan sama-sama,” jelasnya.

Namun demikian, masih ada tantangan salah satunya berkaitan dengan pemenuhan talenta digital, pengembangan teknologi, kebutuhan infrastruktur keamanan yang kuat, serta persiapan legislasi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

“Kemarin, saya hadir di acara Kemenko Perekonomian, membahas tentang Roadmap (peta jalan) Indonesia Digital 2030. Indonesia setiap tahun membutuhkan 600 ribu talenta digital. Jadi, dalam kurun waktu 15 tahun ke depan kita memerlukan 9 juta talenta digital,” ungkap Menkominfo.

Menteri Budi Arie menyatakan saat ini hanya 30 persen Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan mengadopsi digitalisasi. Oleh karena itu, Menkominfo Budi Arie mendorong kesiapan dari seluruh ASN, dari pusat hingga daerah dalam mewujudkan e-government.

“Ini juga menjadi tantangan kita tersendiri yang harus kita sama-sama terus dorong. Bersama-sama kita lancarkan transformasi digital menuju Smart City dan Smart Province yang berkelanjutan dan memberdayakan, serta berkeadilan,” ucapnya (08/12/2023).

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id