Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru KP2KP Negara Jembrana, Bali yang sekaligus menjadi satellite office pertama di Indonesia, Selasa (20/2).

Menurut Suryo, tahun 2023 penerimaan secara nasional sebesar Rp 1.870 triliun, sedangkan di Bali mencatat sekitar Rp 13 triliun. “Sedangkan untuk tahun 2024 ini kami diberi tugas mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 1.987 triliun, penambahannya kira-kira Rp120 triliun. Ini menjadi ‘PR’ dan tantangan kami Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu kami berusaha meng-empower kantor-kantor kami diseluruh Indonesia,” ujar Suryo Utomo dalam sambutannya.

Empowering kantor seperti akan berisi satu seksi setara eselon IV, melakukan penyuluhan dan pengamatan dan juga sebagian melayani.

”Saya bangga karena pada hari ini Direktur Jenderal Pajak meresmikan KP2KP Negara menjadi KP2KP pertama secara nasional yang menjalankan fungsi pengawasan kewilayahan melalui pemanfaatan KP2KP sebagai Satelite Office Seksi Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan,” ujar Nurbaeti Munawaroh, Kepala Kanwil DJP Bali.

Kabupaten Jembrana, menurut Nurbaeti, menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 103,28 Miliar atau berkonstribusi 20% dari realisasi penerimaan KPP Pratama Tabanan yang berjumlah Rp515,52 Miliar. Penerimaan pajak di Kabupaten Jembrana ditopang oleh 3 sektor dominan yang terdiri dari Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp56,13 Miliar, atau memiliki peranan 54,35%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Rp13,93 Miliar atau memiliki peranan 13,49%, dan Pejabat negara dan karyawan sejumlah Rp7,80 Miliar, atau memiliki peranan 7,55%.

”Penerimaan pajak ini bermanfaat untuk meningkatkan APBN yang akan berimbas pada Dana Bagi Hasil atau dana transfer daerah kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat seperti fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Belanja Pegawai, Insfrastruktur, dan fasilitas umum lainnya,” imbuhnya.

I Nengah Tamba, Bupati Jembrana, menyatakan bahwa Kabupaten Jembrana hanya memiliki APBD sebesar Rp 1,1 triliun, dan masih dalam tahap mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain. “Usaha-usaha mikro dan menengah sedang bertumbuh, semoga ini bisa membantu menopang penerimaan negara,” ungkap Nengah Tamba seraya menambahkan, ”Tapi terus terang kita menunggu jalan tol, hambatan kita di sektor investasi ini adalah belum adanya infrastruktur yang belum menyambungkan antara Denpasar dan Jembrana. Padahal data BPS sudah mengatakan bahwa investasi terbesar sudah di Jembrana tahun 2023 hampir 3 triliun lebih, tapi barangnya belum keliatan ini, masih belanja-belanja saja belum proses pengerjaan.”

Pada kesempatan yang sama, Suryo Utomo juga meresmikan 11 unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah selesai renovasi/pembangunan dalam bentuk penandatanganan prasasti yang turut dihadiri oleh 11 kepala unit vertikal terkait.