PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Dharma Satya\) melalui anak usahanya PT Agro Pratama, meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di PT REA Kaltim Plantations (REA Kaltim) menjadi 35% melalui Share Subscription Agreement (SSA) yang telah disepakati pada tanggal 8 Maret 2024. Sebelumnya, Perseroan melakukan investasi atas kepemilikan saham REA Kaltim sebanyak 15% pada 16 Mei 2016 melalui anak usaha Perseroan, PT Swakarsa Sinarsentosa dan PT Agro Pratama.

REA Kaltim merupakan Perusahaan yang bergerak dalam industri kelapa sawit, yang berfokus pada usaha budidaya kelapa sawit hingga produksi minyak mentah dan inti kelapa sawit.

Beroperasi di Kalimantan Timur, REA Kaltim memiliki total luasan sekitar 35 ribu hektar, dengan fasilitas PKS (Pabrik Kelapa Sawit) mencapai 240 ton/per jam, dan 2 pabrik penangkap gas metan.

“Dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 35% di REA Kaltim, diharapkan segmen bisnis kelapa sawit Perseroan akan terus bertumbuh, khususnya meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan datang. Selain itu, juga akan memperkuat posisi kemitraan dan kolaborasi kedua belah pihak, termasuk dan namun tidak terbatas pada bidang agronomi, pengolahan kelapa sawit, peremajaan kebun kelapa sawit (replanting) serta praktik keberlanjutan (sustainability),” jelas Jenti Widjaja, Chief Financial Officer, DSNG.

Kenaikan kepemilikan saham Perseroan di REA Kaltim menurut Jenti akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, khususnya praktik keberlanjutan karena baik Dharma Satya maupun REA Holding (Perusahaan induk REA Kaltim) merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam industri kelapa sawit yang berkelanjutan (sustainable palm oil) di Indonesia.

Pada 2023, REA Holding dan Dharma Satya masing-masing menduduki peringkat 12 dan 10 dari 100 perusahaan produsen, pengolah, dan berbagai perusahaan dagang termasuk minyak kelapa sawit yang dinilai secara independen oleh SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) berdasarkan keterbukaan terhadap organisasi, kebijakan, dan pelaksanaan ESG (environment, social and governance).