Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 di Jakarta. E-Katalog terbaru untuk meningkatkan performa sistem e-purchasing pemerintah dengan menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement, yang fokus melayani transformasi digital.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan bahwa e-Katalog versi 6 mewakili langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Fitur baru katalog elektronik memberikan kemudahan kepada para stakeholdernya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui e-katalog versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.

Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Pengguna akan dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang atau jasa.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R mengatakan bahwa e-katalog versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dia berharap versi terbaru ini dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif.

“Mudah-mudahan dapat memberikan keuntungan bagi pihak pembeli dan penjual . Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Venusiana.

Katalog versi terbaru saat ini diterapkan di lima kementerian atau lembaga atau daerah sebagai piloting, yaitu Kementerian Keuangan, Kemendikbud Ristek, LKPP, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jateng. Selama masa migrasi dan piloting kepada lima lembaga tersebut, e-katalog versi sebelumnya masih bisa digunakan hingga akhir tahun 2024. “Kami targetkan bahwa pengembangan katalog versi 6 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh kementerian atau lembaga atau pemda sudah dapat menggunakannya,” kata Hendi.