Guna mencapai target pemerintah dalam proyek listrik 35.000 Mega Watt (MW), memang tidak mudah. Diakui oleh Tumiran, Anggota Dewan Energi Nasional, proyek 35.000 MW ini harus dipacu terutama dengan percepatan di luar pulau Jawa. Terutama daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting dan dibutuhkan untuk mewujudkan percepatan listrik ini. “Pemerintah pusat sudah peduli untuk mempercepat akselerasi, makanya pemerintah daerah harus mendukung misal dengan penyiapan lahan yang harus dipercepat, pemahaman sosial masyarakat yang harus diperbaiki. Sehingga semua stakeholder di daerah juga mendukung,” ungkap Tumiran.

Hal lain yang penting dilakukan dalam proyek 35.000 MW ini adalah pemerintah daerah juga seharusnya membuat suatu planning jika nantinya pasokan listrik sudah terpenuhi. “Harus sudah disiapkan untuk apa pasokan listrik itu. Karena hal itu harus bisa menggerakkan perekonomian. Makanya kawasan-kawasan ekonomi juga harus disiapkan, agar listrik yang masuk bisa simultan, mendorong industri, menciptakan lapangan kerja dan secara bersama ekonomi pun akan tumbuh,” lanjutnya.

Dengan terealisasinya proyek Listrik 35.000 MW ini diharapkan wilayah Indonesia yang belum terjangkau listrik dapat mendapatkan pasokan listrik. Dampaknya, secara sosial pun nantinya akan terjadinya stabilisasi sosial, ekonomi yang lebih baik, pemerintah yang baik dan pada akhirnya pun,menjadikan masyarakat sejahtera.

Tugas yang tak kalah penting dari proyek ini adalah penyiapan tenaga kerja (SDM). “Sampai saat ini saya belum lihat ada skenario untuk penyiapan SDM pembangunan 35.000 MW misal untuk operasi, strategi penyiapannya. Karena menyiapkan tenaga kerja ini tidak bukan hal sepele. Jangan sampai kita membangun besar-besaran tapi tenaga kerjanya malah impor,” kata Tumiran mengakhiri perbincangan.