Aturan Kemudahan Investasi Bagi Diaspora Dimatangkan

Franky Sibarani, Kepala BKPM

Franky Sibarani, Kepala BKPM

Jumlah diaspora Indonesia mencapai sekitar 8 juta orang yang tersebar di 35 negara. Sedangkan nilai remitansi saat ini baru mencapai US$ 8 miliar. Potensi yang luar biasa ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memberikan berbagai kemudahan investasi bagi diaspora.

Kepala BKPM, Franky Sibarani, menjelaskan, pembahasan mengenai kemudahan investasi bagi diaspora sedang dimatangkan. Berbagai hal sedang dibahas termasuk fasilitas yang dapat diberikan ke diaspora, sebelum dibawa ke Rapat Koordinasi tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian.

Sebab, menurut Franky, kehadiran diaspora dapat menjadi pendorong investasi masuk ke Indonesia. Dalam upaya tersebut, beberapa kementerian terkait melakukan rapat membahas pemaparan dan penetapan usulan fasilitas dari masing-masing instansi kementerian dan lembaga.

Pertemuan yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk mencari formula fasilitas yang tepat untuk diaspora, terutama yang berkaitan dengan peran mereka membantu memfasilitasi masuknya investasi ke Indonesia.

“Di era persaingan seperti saat ini, perlu sinergi dari berbagai pihak, termasuk dengan Diaspora yang potensinya besar sekali,” lanjut Franki dalam keterangan tertulisnya (20/6).

Franky menambahkan, Presiden dalam kunjungannya ke Korea Selatan juga menyatakan pemerintah akan mempermudah diaspora untuk berinvestasi dan diperlakukan sebagai penanaman modal dalam negeri. ”Aturan kemudahan investasi bagi diaspora Indonesia diharapkan selesai dalam waktu 4 bulan,” jelas Franky.

Tahun 2016 ini, pemerintah menargetkan angka realisasi investasi masuk dapat mencapai Rp 594,8 triliun. Realisasi ini diharapkan dikontribusi dari PMA sebesar Rp 386,4 triliun atau naik 12,6% dari target PMA tahun lalu, serta dari PMDN sebesar Rp 208,4 triliun naik 18,4% dari target PMDN tahun lalu. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja di tahun 2016, BKPM mendukung upaya pemerintah untuk mendorong penyerapan 2 juta tenaga kerja. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)
Read previous post:
Cegah Investasi Bodong, BKPM Bentuk Satgas

Pemerintah terus berupaya untuk melindungi kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)...

Close