Ada banyak cara untuk membantu rakyat kecil. Amartha, platform P2P Lending untuk usaha mikro, merancang Sistem Skor Kredit pertama di Indonesia. Dengan sistem ini, usaha mikro yang biasanya tidak bisa mengakses kredit perbankan bisa mendapatkan akses pembiayaan.

Para calon investor pun bisa memiliki informasi tentang kemampuan dan kemauan bayar pelaku usaha mikro. Sistem skor kredit konvensional tidak mampu mengakomodasi kebutuhan usaha mikro di Indonesia.

Lewat financial technology (fintech), Amartha yang saat ini mendampingi hampir 30.000 mitra usaha mikro, yakin bisa menjembatani peran tersebut. Dengan misi inklusi keuangannya, Amartha membangun teknologi untuk memodernisasi usaha miko dan memberdayakan ekonomi informal.

“Saat ini, kebanyakan analisa kelayakan peminjam dilakukan secara konvensional serta didasari atas kepemilikan jaminan. Ditambah lagi bank juga membutuhkan laporan keuangan yang memadai untuk melihat performa usaha,” kata CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra dalam rilisnya.

Skema ini, menurut dia, sulit untuk dipenuhi para pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor informal seperti peternak ikan cupang, pedagang nasi uduk, dan beragam pengusaha lainnya yang menjalankan usaha seperti di pasar tradisional.

Metode seperti BI Checking hanya dapat melayani usaha dan perorangan yang sudah memiliki credit history di perbankan. Sehingga, tidak memungkinkan untuk melayani masyarakat unbanked dan tinggal di pelosok pedesaan.

Amartha memperkenalkan analisa risiko melalui pendekatan psikologis dan kepribadian, di samping informasi profil usaha pribadi calon peminjam. Mereka mengukur bagaimana korelasi kemungkinan kredit macet dengan kepribadian seseorang. “Seperti sikap, niat baik, dan kepercayaan diri peminjam,” kata dia.

Hasil dari uji psikometrik ini bisa diterapkan untuk mereka yang sudah memiliki usaha maupun mereka yang baru memulai usaha. Sistem ini diharapkan mampu membuka akses masyarakat unbanked terhadap permodalan yang terjangkau melalui platform amartha.com.

Pelaku usaha mikro di Indonesia masih didominasi masyarakat unbanked, yang tidak memiliki akun atau tidak mendapatkan akses pada layanan perbankan. Selain keterbatasan lokasi geografis untuk menjangkau layanan keuangan, umumnya berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal.

Asian Development Bank mencatat pada September 2015 terdapat 78% dari 255 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori unbanked. Angka tersebut berada jauh di atas rerata masyarakat unbanked global, yaitu 38%.

Di sisi lain, besarnya proporsi masyarakat unbanked yang bergerak di usaha mikro dan UKM merupakan potensi besar terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja, jika dapat diberdayakan secara optimal.

“Ada 57 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2013 yang mampu menyerap 96% pekerja dan berkontribusi pada GDP Indonesia sebesar 58%,” kata Vivi Alatas, Lead Economist Bank Dunia.