Rektor Prasmul: Pendidikan Tinggi Harus Berjiwa Wirausaha

Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Prof.Dr. Djisman Simandjuntak, mengatakan, pendidikan tinggi nantinya akan diwarnai dengan pertumbuhan mahasiswa masif, padat teknologi dan sifatnya multidisipliner. Mengapa multidisipliner? “Karena semua persoalan besar yang dihadapi manusia, tidak bisa dipecahkan dengan satu disiplin ilmu saja. Pemecahan masalah harus multidisiplin. Tapi, pelatihan pendidikan umumnya semakin terspesialisasi,” jelasnya di sela Seminar Pendidikan Tinggi yang digelar oleh Universitas Prasetiya Mulya bekerja sama dengan PERGUBI (Persatuan Guru Besar Indonesia) di kampus Cilandak, Jakarta Selatan.

Jadi di sini, ada dua hal yang sulit dijembatani; pendidikan kita semakin terspesialisasi, tetapi pemecahan masalah memerlukan multidisiplinaritas yang semakin tinggi. Ini hanya bisa terjadi lewat kolaborassi.Jadi pendidikan tinggi abad 21 harus semakinn tinggi dalam kolaborasi multidisiplin.

Hal lain yang dianggap penting Djisman adalah critical thinking. Memang lembaga pendidikan sangat tergoda untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Tapi universitas Prasetiya Mulya, kata Djisman, tugasnya harus memberi porsi sebagian kecil saja pada soal persiapan pada dunia kerja. Sebab, jauh lebih penting menurutnya adalah lulusan yang punya critical thinking. Lulusan seperti ini tugasnya adalah mencari opsi-opsi pemecahan masalah.Opsi-opsi hanya bisa didevelop kalau kita kritis. Untuk itu ada syarat dasarnya, yakni sikap toleransi.

Perbedaan Eropa dan Asia, dalam critical thinking adalah kita orang Asia cenderung patuh pada orang tua. Tetapi, bangsa Eropa cenderung toleransinya lebih tinggi daripada bangsa kita.

Pendidikan tinggi yang akan datang juga harus internasional. Maka kita sangat menyambut upaya Pemerintah Indonesia menginternasionalisasi pendidikan di Indonesia. “Tapi, di sini saya ada pertanyaan; apakah internasionalisasi itu tidak mengandaikan the student body? Menurut saya syarat internasionalisasi adalah adanya pelajar asing, baru sesudah itu pengajar-pengajar internasional,” ujar Djisman.

Kata Djisman, pendidikan abad 21 juga penting bila berjiwa kewirausahaan. Kita di pendidikan tinggi sudah biasa melihat kita suluh dalam perjalanan. Tapi menurutnya, lebih dari itu, kita pekerja, bukan pemegang obor.Maka kita perlu merumuskan ulang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu tanggung jawab perguruan tinggi abad 21 adalah katalisasi bisnis, perintisan usaha. Maka di Prasetiya Mulya mempunyai wakil rektor 4 yang salah satu tugasnya adalah membantu perintisan dunia bisnis.

Dengan tuntutan pendidikan dunia seperti itu, sudah menjadi keharusan bagi universitas untuk bekerja sama dengan dunia usaha. Maka perlu dualitas. Gymnasium di Jerman sudah dikelola secara dual. Di Indonesia sudah waktunya untuk merintis usaha menjadi bagian penting dari dharma perguruan tinggi. Kita bisa menyebutnya dharma ke-4, tapi bisa juga kita sisipkan dalam dharma pengabdian masyarakat.

Tantangan Kemenristek Dikti

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dirjen Dikti RI, Dr.Ir. Patdomo Suwignjo, berpendapat bahwa dulu perguruan tinggi diharapkan masyarakat menghasilkan lulusan yang berpendidikan, lulus sarjana saja sudah cukup. Harapan masyarakat berkembang, lulusan diharapkan menjadi agent of education and agent of Research & Development.

Sekarang ini, harapan berkembang lagi menjadi agent of economic development, paling tidak di daerah tersebut. Pertimbangannya, kalau kita melihat model pengembangan ekonomi WEF (World Economy Forum) disebutkan: bahwa resource driven economy, lalu beralih ke efficiency driven economy dan terakhir di negara-negara maju semakin tampak innovation driven economy.

Middle income gap terjadi pada negara yang ekonominya dikendalikan efisiensi, kemudian ingin ekonominya pertumbuhannya tinggi yaitu akan pindah ke inovasi. Tapi karena inovasi sangat sulit maka mereka kembali ke efisiensi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Dikti menyusun renstra bahwa perguruan tinggi (PT) harus menjadi agent of education, agent of R&D, dan agent of economy development.

Dari model pengembangan ekonomi suatu negara, perguruan tinggi harus juga menjadi agen inovasi yang bisa mengendalikan ekonomi suatu negara.
“Waktu kami membuat renstra tahun 2014, saat belum berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka menghadapi itu kita harapkan perguruan tinggi juga menjadi berdaya saing dengan negara-negara lain di Asia,” jelas Patdomo.
Menurut Patdomo, Pemerintah memberikan tugas pokok pada Ristek Dikti dua hal. Pertama, perguruan tinggi diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Kedua, terus menghasilkan inovasi-inovasi. Ternyata menghasilkan dua hal itu saja sulit. Mengapa? “Karena wajah perguruan tinggi kita memprihatinkan,” tukasnya.

Lihat saja, dari data PDPT terakhir, jumlah PT di Indonesia 4.529, dibandingkan dengan PT di Eropa, jumlahnya (baik PTN maupun PTS) tidak ada separuhnya dari angka tersebut. Kita boleh berbangga dalam jumlah, tapi tidak dengan soal mutu.

Jumlah PT di Indonesia terlalu banyak, tetapi herannya APK (indeks daya saing pekerja) kita jauh di bawah Malaysia. Indonesia APKnya 31,5%, Malaysia

Jadi tiap 1.000 orang di Korea yang 984 lulusan PT. Sedangkan di Indonesia, dari 1.000 orang 315 lulusan perguruan tinggi. Kalau kita membandingkan dengan China; China jumlah penduduknya 1,4 miliar, Indonesia 255 juta. Jumlah PT di China hanya 2.824, sedang kita 4.529.Jumlah PT kita dua kali lipat dari yang dimiliki China, padahal penduduk kita hanya seperlima dari penduduk China.Jadi kalau dihitung jumlah PT per kepala, kita 10 kali lebih banyak dibanding dengan China. Jadi, jumlah PT kita terlalu banyak.

“Maka kebijakan Dikti sekarang tidak menambah PT baru, kecuali vokasi maupun institute teknologi. Bahasa saya, terlalu banyak perguruan tinggi yang mengajarkan “omong-omongan”, tapi tidak banyak PT yang mengajarkan bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik atau kompetensi,” jelasnya.

Jumlah PT di Indonesia terlalu banyak dan komposisinya menyedihkan. Semua negara maju, ekonominya maju, jumlah mahasiswanya yang vokasi seimbang (paling tidak sama banyaknya) dengan yang akademik. Austria paling ekstrim, jumlah mahasiswa vokasinya 78%, yang 22% akademik. Di Indonesia, jumlah mahasiswa akademiknya 88%, dan sisanya (12% saja) vokasi. Dari 12% itu yang STEM hanya 6%.

Jadi, industri Indonesia bila berharap banyak dari lulusan yang tidak kompeten ini, bisa terancam mengalami kemunduran. Parahnya, lulusan vokasi yang hanya 5% yang menganggur 6% dari keseluruhan mahasiswa vokasi STEM (Science, Technology, Engineering and Matematic) dan non STEM. Jadi untuk menyeimbangkan lulusan vokasi dengan akademik, kita masih membutuhkan waktu sekitar 200 tahun.

Dari jumlah PT 4.529, hanya 50 PT yang terakrediasi A. 300 terakreditasi B. A itu pun karena kita punya program khusus. Akhir tahun 2014 kita hanya punya 21 PT terakreditasi A, itu yang 19 PT asalnya dari Jawa, yang 2 PT di luar Jawa. Ini menggambarkan kualitas yang berbeda PT di Jawa dan di luar Jawa. Akhir tahun 2015 kita dapat tambahan 5. Dalam 1 tahun kita mendapat PT yang naik statusnya dari B naik ke akreditasi A.

Memperhatikan pertumbuhan lambat itu, Kemenristek Dikti membuat program pendampingan untuk PT yang sebelumnya B dipacu untuk menjadi A. Akhirnya di 2016 kita mendapatkan jumlah PT yang terakreditasi A sejumlah 50. Kesimpulannya, potret pendidikan kita memprihatinkan. Dan itu PR berat buat kita semua.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)