Industri e-commerce di Indonesia memang sedang naik daun. Tahun ini saja, penjualan sektor industri e-commerce tumbuh 22%. Pemerintah sedang mencanangkan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis US$10 miliar serta mendongkrak nilai e-commerce Indonesia mencapai US$ 130 miliar. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan peta jalan e-commerce Indonesia. Ada 7 aspek yang dibahas di peta jalan ini, pertama talent. Kurangnya talent di industri ini membuat banyak e-commerce mendatangkan para ekspatriat. Untuk itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan memasukkan kurikulum coding untuk sekolah menengah kejuruan. Kedua, pendanaan. Pemerintah berupaya untuk turut serta mendanai para start-up. Solusi lainnya adalah memberikan kredit usaha rakyat untuk tenant pengembang platform, hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up, dan crowdfunding.

Ketiga, perpajakan. Pemerintah akan mengurangi pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di start-up dan menyederhanakan proses pungutan pajak bagi start-up yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar pertahun. Keempat, perlindungan konsumen. 70% transaksi e-commerce masih offline baik melalui cash on delivery maupun manual bank transfer. Efek dari transaksi offline kurang baik karena konsumen sebagian besar tidak jadi membeli. Ada anggapan bahwa pembayaran instan dianggap rumit sehingga pemerintah sedang mengembangkan nasional payment gateway.

Kelima, logistik. Biaya logistik di Indonesia cukup besar dibanding negara-negara lain, sekitar 25% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Pemerintah sedang merestrukturisasi dan memodernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional. Saya berharap PT Pos menjadi penyedia logistik untuk e-commerce terbaik di Indonesia,” ujar Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. Keenam, infrastruktur komunikasi. Di luar Jawa, jaringan internet masih terbatas dan mahal untuk itu, pemerintah sedang menjalankan program Palapa Ring agar biaya internet di seluruh Indonesia bisa sama harga. Ketujuh, kemanan siber dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan mengembangkan kesadaran publik mengenai kejahatan dunia maya. Selain itu juga menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen dan sertifikasi keamanan data konsumen.

Industri e-commerce di Indonesia memang sedang naik daun. Tahun ini saja, penjualan sektor industri e-commerce tumbuh 22%. Pemerintah sedang mencanangkan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis US$10 miliar serta mendongkrak nilai e-commerce Indonesia mencapai US$ 130 miliar. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan peta jalan e-commerce Indonesia. Ada 7 aspek yang dibahas di peta jalan ini, pertama talent. Kurangnya talent di industri ini membuat banyak e-commerce mendatangkan para ekspatriat. Untuk itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan memasukkan kurikulum coding untuk sekolah menengah kejuruan. Kedua, pendanaan. Pemerintah berupaya untuk turut serta mendanai para start-up. Solusi lainnya adalah memberikan kredit usaha rakyat untuk tenant pengembang platform, hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up, dan crowdfunding.

Ketiga, perpajakan. Pemerintah akan mengurangi pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di start-up dan menyederhanakan proses pungutan pajak bagi start-up yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar pertahun. Keempat, perlindungan konsumen. 70% transaksi e-commerce masih offline baik melalui cash on delivery maupun manual bank transfer. Efek dari transaksi offline kurang baik karena konsumen sebagian besar tidak jadi membeli. Ada anggapan bahwa pembayaran instan dianggap rumit sehingga pemerintah sedang mengembangkan nasional payment gateway.

Kelima, logistik. Biaya logistik di Indonesia cukup besar dibanding negara-negara lain, sekitar 25% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara). “Pemerintah sedang merestrukturisasi dan memodernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional. Saya berharap PT Pos menjadi penyedia logistik untuk e-commerce terbaik di Indonesia,” ujar Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. Keenam, infrastruktur komunikasi. Di luar Jawa, jaringan internet masih terbatas dan mahal untuk itu, pemerintah sedang menjalankan program Palapa Ring agar biaya internet di seluruh Indonesia bisa sama harga. Ketujuh, kemanan siber dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan mengembangkan kesadaran publik mengenai kejahatan dunia maya. Selain itu juga menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen dan sertifikasi keamanan data konsumen.