Ketika manajemen PT Adaro Energy mengumumkan rencananya menjual saham perdana (initial public offering/IPO) perusahaan ini dengan target perolehan dana segar lebih dari Rp 12 triliun, dapat dibayangkan Adaro akan makin powerful di bisnis pertambangan, khususnya batu bara. Semula, pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan diharapkan diperoleh tanggal 20 Juni 2008. Namun, karena ada beberapa persoalan, antara lain dugaan transfer pricing (yang berimplikasi pada kewajiban pajak yang lebih kecil dari seharusnya) dan keabsahan status kemilikian saham, penyataan efektif dari otoritas pasar modal itu belum dikantongi perusahaan ini pada tanggal tersebut.

Dengan tambahan modal lebih dari Rp 12 triliun itu, Adaro akan memiliki amunisi yang sangat besar. Rencananya, sebanyak Rp 10,8 trililun dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk membeli kepemilikan secara tidak langsung 33% saham PT Adaro Indonesia, 33% saham PT Indonesia Bulk Terminal, dan 36% saham Coaltrade Services International Pte. Ltd. dari pemegang saham asing. Disebut kepemilikan tidak langsung karena peningkatan saham tersebut dilakukan melalui penambahan saham di PT Alam Tri Abadi, salah satu anak perusahaan Adaro. Jika IPO itu nanti berhasil, aset perusahaan ini diperkirakan menggelembung dari Rp 16,3 triliun menjadi Rp 30 triliun lebih.

Adaro boleh dibilang menjadi raksasa baru di industri pertambangan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki, antara lain, oleh Teddy Rachmat, Sandiaga Uno dan Garibaldi Thohir ini terhitung agresif dalam menggarap bisnis batu bara. Andre Johannes Mamuaya, Direktur Adaro, mengungkapkan, perusahaan ini memasok 30% kebutuhan batu bara dalam negeri. Ia mengklaim, perusahaan ini merupakan pemain yang memberikan kontribusi batu bara terbesar untuk kebutuhan pasar domesitik. Pertumbuhan per tahun Adaro cukup baik. Ini bisa dilihat dari total produksi dan revenue-nya yang selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2005, total produksi Adaro sebanyak 26,7 juta ton dengan pendapatan Rp 7,18 triliun. Tahun 2006 perusahaan ini memproduksi 34,4 juta ton batu bara dan pendapatannya Rp 9,75 triliun, serta tahun 2007 memproduki 36,1 juta ton dan membukukan revenue Rp 16,02 triliun. Pada 2008, ditargetkan berproduksi 45 juta ton dengan pendapatan Rp 24,26 triliun.

Sektor pertambangan memang mampu melahirkan raksasa-raksasa baru di pentas bisnis negeri ini. Harga komoditas pertambangan di pasar internasional, seperti minyak mentah yang menembus level US$ 130/barel serta batu bara yang tahun lalu rata-rata mencapai US$ 55,4/ton dan tahun ini diperkirakan menembus angka US$ 70, semakin mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Selain Adaro, juga ada PT Bumi Resources Tbk., PT Medco Energi Internasional dan PT Indika Energy Tbk. yang berpotensi membesar. Kita pun memiliki sejumlah BUMN yang ukuran bisnisnya juga sangat besar, seperti Pertamina, PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), PT Tambang Timah Tbk. (Timah) dan PT Perusahaan Gan Negara Tbk. Dari 8 perusahaan ini, total pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp 377,42 triliun. Adapun laba bersihnya Rp 40,53 triliun.

Artinya, dengan kekuatan yang mereka miliki, perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga berpotensi menjadi pemain global. “Adaro, Bumi Resources dan Indika sudah layak menjadi pemain world class,” kata Jeffry Mulyono, pengamat pertambangan. Bumi Resources, misalnya, telah memiliki pengalaman dan kompetensi yang tak diragukan lagi. Untuk lebih memaksimalkan perannya di kancah global, sebetulnya perusahaan ini bisa saja mencari ladang di luar negeri. “Pola pikir mereka bahwa kalau ada padi di sini kenapa harus nyawah di luar, harus diubah,” ujarnya. Jeffry menegaskan, secara finansial Bumi Resources punya kapasitas untuk melakukan hal itu. “Dengan dua company besar yang berada di dalamnya, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia, sudah strong enough to go global,” tutur Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia ini.

Bahkan, menurut Andre Alis, juga pengamat pertambangan, Bumi Resources yang saat ini kapitalisasi pasarnya US$ 18 miliar sudah masuk dalam 20 besar jajaran pemain global. Ini karena perusahaan tersebut merupakan sinergi kompetensi pengelolaan bisnis modern Grup Bakrie dan kompetensi pengelolaan operasional pertambangan andal yang diwariskan oleh Rio Tinto di KPC dan BH Billiton di Arutmin. Pemilik Bumi Resources, Aburizal Bakrie, pun tahun lalu dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia oleh Majalah Forbes dengan nilai kekayaan US$ 5,4 miliar. Tentu saja, ia menambahkan, hal ini juga didukung oleh potensi batu bara yang luar biasa di Indonesia dan peningkatan harga batu bara yang luar biasa pula. Dengan pola akuisisi yang dilakukan Bumi Resources dan pengembangan berbagai potensi mineral, khususnya batu bara, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam waktu yang relatif singkat perusahaan ini akan terus menggelembung.

Adaro juga dinilai Andre Alis berpotensi menjadi pemain global karena punya latar belakang yang agak mirip dengan Bumi Resources. Tinggal bagaimana manajemennya menyelesaikan hambatan yang terkait dengan hukum. Indika pun tak bisa diremehkan. Jeffry menyebut Indika sebagai “Bumi Resources kecil” karena pola kompetensinya mirip perusahaan milik Aburizal Bakrie itu. Selain itu, ada nuansa positif di perusahaan ini, yakni agresivitas eksekutif muda. Juga, ada portofolio bisnis migas yang diharapkan dapat menularkan standar tinggi pengelolaan keselamatan kerja dan lingkungan hidup ke bisnis batu bara.

Akan halnya Medco, perusahaan milik Arifin Panigoro, telah menjelajah ke berbagai negara untuk mencari tambang-tambang minyak baru melalui akuisisi. Tahun 2004, misalnya, Medco mengambil langkah besar dengan mengambil alih 100% saham Novum Petroleum Ltd., perusahaan publik yang bergerak di pertambangan migas yang beroperasi di Australia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Langkah bisnis Medco ke mancanegara makin menggeliat melalui kegiatan eksplorasi & produksi (E & P) international. Medco memiliki hak partisipasi di 18 blok di Indonesia dan 16 blok di AS, Yaman, Kamboja, Libia dan Tunisia, serta sebuah kontrak jasa E & P di Oman. Dan sampai sekarang, perusahaan ini juga masih rajin berburu ladang minyak di luar negeri.

Akuisisi memang merupakan cara yang paling banyak ditempuh oleh raksasa-raksasa baru di industri pertambangan itu, baik dengan membeli perusahaan di dalam negeri (termasuk akuisisi internal) maupun di luar negeri. Bumi Resources menjadi besar setelah mengakuisisi KPC dan Arutmin. Kini, langkah yang sama juga akan ditempuh Adaro. Ari S. Hudaya, Dirut Bumi Resources, menjelaskan, mayoritas (89%) lahan tambang yang dimiliki perusahaannya berasal dari akuisisi, dan sisanya (20%) dibangun dari nol. Alasan melakukan akuisisi, perusahaan bisa lebih cepat melakukan ekspansi bisnis. “Kami tidak mau kehilangan momentum dalam memanfaatkan sebuah kesempatan peluang bisnis,” kata Ari. “Momentum menjadi fundamental perusahaan yang berbasis natural resources,” ia menegaskan.

Untuk ekspansi bisnisnya ke luar negeri, Bumi Resources mengakuisisi lahan tambang emas di Mauritania, Afrika Barat. Lahan tambang bijih besi (iron core) di Mauritania ini sedang dalam tahap eksplorasi. Kemudian, perusahaan ini juga mengakuisisi lahan tambang copper gold di Liberia yang telah berproduksi dan diakuisisi perusahaan pertambangan Inggris. Selain itu, Bumi juga memiliki lahan tambang bijih besi di Malaysia yang sudah berproduksi.

Ari menambahkan, sumber pendanaan Bumi Resources untuk melakukan ekspansi bisnis tersebut, 70% dari pinjaman lembaga keuangan, termasuk private equity, dan 30% dari dana sendiri. Total dana yang telah dibenamkannya untuk akuisisi dan ekspansi bisnis mencapai US$ 1,9 miliar.

Kendati sudah menjelajah keluar negeri, Ari masih enggan memosisikan Bumi Resources sebagai pemain global. Ia memasang target, 4-5 tahun mendatang menjadi perusahan berkelas global (regional dan internasional). “Tahun 2012-13, Bumi Resources sudah siap disebut sebagai perusahaan global,” ujarnya optimistis.

Bagaimana dengan BUMN? Andre Alis mengatakan, di jajaran BUMN pertambangan, hanya Antam dan PT Timah yang terbaca potensinya. Menurutnya, Antam punya niat dan komitmen yang sangat tinggi untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan operasional pertambangan. Ini dibuktikan dengan langkah agresifnya melakukan akuisisi (BUMN ini sedang dalam proses untuk mengakuisisi Herald dan membeli saham Freeport). Kemudian, perusahaan pelat merah ini juga sudah listing di bursa Australia. Faktor lain yang mendukung Antam menjadi pemain global adalah adanya pemahaman dan komitmen direksinya untuk penerapan good corporate governance yang patut dipuji, perusahaan ini mulai merevitalisasi kompetensi operasional pertambangan, serta kinerja keuangan yang luar biasa baik.

Sementara itu, PT Timah sebetulnya sudah ada di kancah pertarungan global. Bagaimana tidak, sekitar 30% pasar perdagangan timah dunia dipasok oleh PT Timah, sehingga perusahaan ini berpotensi menjadi price maker. PT Timah, sebagaimana diungkapkan M. Krishna Syarif, Direktur Keuangannya, juga tengah mencari ladang tambang di luar negeri, seperti cadangan timah di Vietnam dan Myanmar melalui akuisisi, selain mencari dan mengkaji tambang batu bara di salah satu wilayah di Kalimantan.

Krishna menambahkan, PT Timah pun akan mendiversifikasi usaha untuk membesarkan bisnisnya. Diversifikasi ini terkait likuiditas perusahaan yang sangat baik, sehingga memungkinkan memasuki usaha nontimah, seperti batu bara. Selain itu, juga menciptakan produk-produk di industri hilir, sehingga perusahaan mendapatkan nilai tambah dari produk yang dijual. Pasalnya, harga jual produk hilir bisa meningkat US$ 1.000-2.000 dibandingkan dengan mengeskpor barang mentah.

Akan tetapi, Krishna mengungkapkan, PT Timah ingin mempertahankan posisinya sebagai perusahaan tambang kelas dunia yang fokus di pertambangan dan menjadi pemimpin pasar di industri timah. “Kami akan lebih giat meningkatkan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. Ini penting bagi perusahaan pertambangan. Saat ini kami memiliki cadangan terbukti timah 365 ribu ton, sedangkan batu bara masih kecil,” Krishna menjelaskan. Untuk timah, saat ini PT Timah memang telah menempati posisi pertama di pasar internasional.

Ancaman bagi PT Timah, menurut Andre Alis, justru kompetisi yang tidak sehat di dalam negeri, terutama di Pulau Bangka. Ancaman tersebut, antara lain, berupa kegiatan penambangan liar dan ketidakpatian hukum. Ia menengarai, sebagian besar pasokan timah dari non-PT Timah sebetulnya berbasis pasokan dari penambangan liar yang beroperasi secara ilegal di Kuasa Penambangan (KP) PT Timah. Jadi, sebenarnya 50% pasokan timah ke pasar dunia berasal dari KP BUMN ini. “Tanpa ada penegakan hukum dan penyelesaian kendala lainnya, sulit bagi PT Timah memfokuskan energinya ke arah pemain global,” kata Andre Alis.

Sayang, pemain terbesar di bisnis pertambangan di Tanah Air, yakni Pertamina, boleh dibilang belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Justru citra buruk yang melekat di perusahaan ini, seperti sebagai ajang korupsi, pengelolaan perusahaan yang tak profesional, dan sebagai ajang “sapi perah” pejabat atau partai politik. Padahal, dilihat dari pendapatan dan labanya, Pertamina mempunyai kemampuan besar. Tahun lalu, pendapatannya Rp 300 triliun lebih dan laba bersihnya Rp 24,5 triliun.

Andre Alis pun berharap, BUMN pertambangan lainnya dapat menjadi jauh lebih besar dan akhirnya bisa menjadi pemain global. Hanya saja, ini masih terkendala oleh kurang tingginya kualitas kompetensi bisnis mereka dan makin menurunnya kompetensi pengelolaan operasional pertambangan. Salah satu jalan keluarnya, Andre menyarankan, sesegera mungkin merealisasi holding pertambangan, sehingga kultur feodal cepat terkikis habis, dan direksi ataupun komisarisnya juga harus serius dan profesional.

Andre Alis mengemukakan empat hal penting yang harus dilakukan secara serius oleh pemerintah dalam rangka akselerasi pembentukan holding BUMN pertambangan agar menjadi pemain besar dan kuat. Pertama, mengakuisisi saham-saham perusahaan asing yang didivestasikan (seperti Newmont dan Freeport). Kedua, mengalokasikan wilayah-wilayah cadangan mineral dan batu bara negara untuk holding BUMN tersebut. Ketiga, menempatkan pengelola yang profesional serta komisaris yang serius dan ‘tidak setengah tidur’. “Perlu manusia-manusia yang tinggi nasionalismenya dan bernilai moral tinggi,” ujar Andre tandas. Dan, keempat, mensterilkan BUMN dari spirit percaloan dan status sapi perah.

Tentu saja, kita berharap, raksasa-raksasa di bisnis pertambangan tersebut akan menjadi pemain kuat, baik di dalam maupun luar negeri, dengan memanfaatkan secara maksimal potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Sudah cukup rasanya kita melihat fakta yang menyedihkan, potensi kekayaan tambang negeri ini justru memakmurkan pihak lain. Billiton, misalnya, didirikan berbasis penguasaan hak atas penambangan timah di Pulau Belitung tahun 1851. Tahun 1935 Billiton memulai penambangan bauksit pertamanya di Pulau Bintan. Tahun 2001, Billiton merger dengan BHP menjadi BHP Billiton yang saat ini merupakan perusahaan tambang terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar US$ 180 miliar. Selain itu, Freeport dengan berbasiskan cadangan mineralnya di Papua mampu berkembang menjadi pemain global dengan kapitalisasi pasar US$ 40 miliar. Ada lagi Rio Tinto, yang dulu menjadi pemegang saham KPC, kapitalisasi pasarnya US$ 130 miliar dan Newmont US$ 24 miliar (per 15 Januari 2008).

Dan, melihat rencana raksasa-raksasa pertambangan itu, diperkirakan mereka bakal tumbuh besar dan makin kuat. Adaro, misalnya, sebagaimana diungkapkan Andre Johannes, dalam lima tahun ke depan menargetkan peningkatkan produksi hingga 80 juta ton. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, beberapa aktivitas akan dilakukan, antara lain eksplorasi dan me-refresh kembali cadangan yang telah dieksplotasi. Kini, Adaro sudah menembus pasar di 18 negara, dan 50 pelanggan di antaranya berasal dari Italia, Spanyol, India dan AS.

Sementara itu, Medco, seperti dikatakan Hilmi Panigoro, Preskomnya, memiliki 7 proyek pertumbuhan utama yang lebih jauh akan mengembangkan perusahaan dalam lima tahun ke depan, yakni proyek LNG Senoro, EOR Rimau, Blok A dan gas Lematang, geothermal Sarulla, Blok 47 di Libia, serta etanol di Lampung. Agar 7 proyek itu mampu menopang pertumbuhannya di masa mendatang, tahun ini Medco akan melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, merampungkan perjanjian jual-beli gas dan menunjuk kontraktor engineering, procurement dan kontruksi pada proyek LNG Senoro yang berakibat pada pencatatan terhadap cadangan gas yang signifikan. Kedua, merampungkan perpanjangan production sharing contract (PSC) untuk ladang gas di Blok A. Ketiga, menyelesaikan proyek EOR Rimau. Selain itu, melaksanakan pertumbuhan gas Lematang untuk memastikan pengoperasian pada semester I/2009.

Lalu, ke depan Bumi Resources diharapkan menjadi perusahaan yang tidak sekadar mengekspor batu bara, tapi juga menghasilkan batu bara dalam bentuk lain, seperti grafikasi atau likuid. “Ini masih dalam tahap studi karena butuh dana yang besar,” ujar Ari. Selain itu, melalui Arutmin, perusahaan ini bekerja sama dengan Kobe Steel dari Jepang membuat upgraden brown coal. UBC adalah batu bara berkalori rendah yang di-upgrade dengan menggunakan teknologi dari Jepang untuk menjadi batu bara berkalori tinggi.

Tentu saja, kita juga berharap, tidak hanya para pemainnya yang menangguk untung dari pemanfaatan sumber daya alam di Tanah Air. Pemerintah dan rakyat Indonesia pun sepantasnya mendapat manfaat yang memadai. Menurut Ryad Areshman Chairil, Direktur Ekeskutif The Centre for Indonesian Resources Law, pemerintah seharusnya juga menikmati melonjaknya harga batu bara seperti sekarang. Ternyata, ia mengungkapkan, itu tidak terjadi. Menurutnya, ini karena pemerintah membiarkan perusahaan menjual produksi batu bara jatah pemerintah (13,5%) di tempat mulut pertambangan (Freight on Board/FOB atau harga jual pelabuhan), sehingga harga jualnya tidak sesuai dengan harga pasar. “Sebenarnya, dalam kontrak dikatakan, batu bara tersebut dijual sesuai dengan harga pasar. Tapi pemerintah tidak bisa mengintervensi,” ungkap Ryad.

Untuk itu, ia menawarkan solusi agar pemerintah mengganti kontrak dengan perusahaan batu bara dari penerimaan berupa uang menjadi berupa hasil produksi atau barang. Dengan demikian, pemerintah bisa menjual sendiri dengan harga pasar. Selain itu, pemerintah juga bisa mengamankan bahan bakar untuk pembangkit listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang selama ini selalu kekurangan bahan bakar untuk pembangkitan. Baginya, tak masalah bagi hasil batu bara 13% asalkan diganti dengan barang.

Begitu pula dengan sektor migas, kenaikan harga di pasar internasional juga disayangkan tidak bisa dinikmati pemerintah karena tidak bisa mengontrol struktur cost recovery. Kenaikan lifting yang dihasilkan dari sektor migas tidak serta-merta menaikkan penerimaan negara karena cost recovery juga naik. “Aturan main untuk cost recovery tidak jelas,” kata Sekjen Badan Kerja Sama Pemerintah Daerah Penghasil Batu Bara ini menandaskan lagi. Karena lemahnya peraturan, kontraktor leluasa memainkan cost recovery, terlebih pemerintah tidak selalu memeriksa klaim kontraktor. Ia lalu membandingkan dengan di Malaysia, ternyata cost recovery ditanggung 50:50 antara pemerintah dan kontraktor, sementara di Indonesia 100% ditanggung pemerintah.

Setali tiga uang, di bisnis tambang dan mineral pun demikian. Sistem royalti yang berlaku, yakni 2,5% untuk pemerintah, dinilai Ryad terlalu kecil, sehingga pemerintah kembali tidak bisa mendapat berkah kenaikan harga seluruh tambang dan mineral. Ia menyarankan, di sektor ini tidak diberlakukan sitem royalti, melainkan sitem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, kenaikan produksi maupun harga tambang dan mineral bisa dinikmati pemerintah.

Raksasa-raksasa pertambangan itu memang diuntungkan dengan menggeluti bisnis komoditas yang terus dibutuhkan dunia, yang kebetulan tersedia melimpah di Indonesia. Mereka juga yang paling banyak menikmati meroketnya harga komoditas di pasar internasional. Kini saatnya pemerintah membuat aturan main agar sumber daya alam yang mereka eksploitasi dan pasarkan juga punya dampak ekonomis ke negara dan masyarakat, misalnya pengenaan pajak windfall profit (yang sekarang baru dalam taraf wacana). Juga, bila perlu, mengubah pola kerja sama agar lebih adil. Tak perlu segan-segan untuk melakukan hal itu. Di sisi lain, pemerintah pun harus menjamin kepastian hukum untuk mendukung raksasa-raksasa itu menjadi perusahaan yang besar dan kuat.

Bagi pemainnya sendiri, sudah saatnya meningkatkan peran sosial mereka. Tak sekadar taat aturan tentang analisis mengenai dampak lingkungan, vegetasi dan reklamasi, serta menjalankan community development. Namun, paling tidak, jika ketentuan windfall profit diberlakukan dan ada perubahan ketentuan mengenai bagi hasil agar lebih adil, mereka dengan senang hati mendukungnya, meski membawa konsekuensi pada penurunan keuntungan. Dan, yang tak kalah penting, pengelolaan perusahaan tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip governance yang baik.

Reportase: Fadly Murdani, Herning Banirestu, Moh. Husni Mubarak, S. Ruslina dan Tutut Handayani/ Riset: Sofyan Eko Putra.

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.