Kata pepatah, keledai pun tak mau jatuh di lubang yang sama. Pelan tapi pasti, perbankan kini memberanikan diri menyalurkan kredit ke beberapa sektor yang berprospek cerah. Dan belajar dari penderitaan masa lalu akibat ulah debitor mbalelo, para bankir kini lebih berjaga-jaga. Ketat plus selektif. Tanpa celah?

Ah, belum. Begitu pikir Hartono Parbudi dkk. Dalam hemat mereka, bank masih tak mudah mendeteksi debitor-debitor mana saja yang selama ini bermasalah dan perlu dihindari. Padahal, track record calon debitor yang begitu benderang akan membuka harapan kredit yang dikucurkan lancar sampai jatuh tempo.

Pemikiran inilah yang mendorong Hartono mendirikan PT Biro Kredit Indonesia (BKI). Dipaparkannya, BKI adalah perusahaan yang menyediakan informasi berupa database debitor-debitor nakal di Indonesia. Perusahaan atau lembaga penyedia kredit, seperti bank dan perusahaan pembiayaan, nantinya dapat menikmati data tersebut untuk kepentingan menyalurkan kredit. “Melalui BKI, diharapkan penyaluran kredit dapat lebih terarah dan mampu menekan risiko bad debt,” ujar Hartono.

Bak gayung bersambut, gagasan mendirikan BKI mendapat dukungan banyak pihak, di antaranya perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, terdiri dari perusahaan leasing, pembiayaan konsumen (consumer finance) serta anjak piutang (factoring). Oh ya, tentu saja beserta kalangan perbankan.

Dari beberapa pertemuan dengan para bankir, Hartono menyimpulkan, kehadiran lembaga ini disambut baik. Hal itu dapat dimengerti mengingat saat ini perbankan gencar menyalurkan kredit ke konsumen. Selama ini, boleh dikata, bank mengalami dilema. Di satu sisi, ingin meningkatkan volume kredit, di sisi lain, perlu menekan risiko. “Nah, di sinilah pentingnya informasi dari kami,” kata Hartono yang menjabat sebagai CEO BKI, berpromosi.

Secara teknis, pria berusia 48 tahun ini menjelaskan, informasi yang dihimpun dan disediakan BKI adalah data perihal kinerja kredit dan keuangan seseorang atau suatu perusahaan yang pernah wanprestasi dalam mengelola pinjaman atau fasilitas kredit. Dalam hal ini, BKI hanya menyajikan data, tanpa disertai opini yang bertujuan memengaruhi pelanggan (anggota). “Orang-orang yang duduk di BKI tidak ada yang mewakili perusahaan pembiayaan mana pun,” mantan direktur di suatu perusahaan leasing ini mnandaskan. “Biro kredit ini betul-betul independen.”

Seluruh database itu dapat dilihat melalui Internet dengan membuka situs birokredit.com. “Penyediaan situs Internet merupakan jalan keluar yang bisa diterima semua pelanggan,” ujarnya. Pelanggan? Ya. Karena tak ada makan siang gratis dalam bisnis, untuk login, mereka dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 35 juta, plus Rp 10 ribu per inquiry setiap kali mengakses data yang dibayar tiap bulan. Setelah itu, mereka dapat mengakses kapan saja selama 24 jam.

Lantas, bagaimana cara mencari datanya? “Penghimpunan data dilakukan dengan cara mengambil informasi dari berbagai sumber seperti media, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk lembaga penyedia kredit yang telah terdaftar sebagai pelanggan,” jelasnya.

Diakuinya, pengumpulan data bukanlah pekerjaan gampang. Umumnya, para eksekutif di lembaga penyedia kredit tak berkenan menggabungkan database debitor mbalelo yang mereka miliki dengan database BKI. Padahal, tiap lembaga pembiayaan, diyakininya, memiliki daftar debitor nakal.

Entah mengapa hambatan itu yang muncul. Padahal, pertukaran informasi debitor nakal merupakan hal positif untuk menekan merajalelanya para drakula. Yang jelas, papar Hartono, saat ini ia belum bisa mengalkulasi keuntungan yang bakal diperoleh dari bisnis yang menelan investasi Rp 2 miliar ini. “Ini merupakan bisnis jangka panjang dan padat teknologi, karena berbasis TI,” kilahnya. Karena bukan padat karya, jumlah karyawan hanya di bawah 20 orang. Secara operasional mereka dibantu biro kredit Filipina.

Terlepas dari belum pastinya return yang diraup, Hartono optimistis, prospek bisnis yang digelarnya ini cukup menjanjikan. Selain value (daftar debitor nakal) yang ditawarkan, BKI juga menjadi pelengkap senjata para kreditor menangkal debitor nakal. Maklum, jauh-jauh hari sebelumnya, sebenarnya Bank Indonesia telah menyiapkan database serupa. Hanya saja, ruang lingkupnya lebih banyak diperuntukkan bagi kalangan perbankan. Kehadiran BKI jelas menjadi mitra menciptakan iklim yang nyaman dalam menyalurkan kredit. “Kami berharap, pada saatnya nanti biro kredit kami bisa link dengan BI,” tutur Hartono penuh harap. Harapan yang logikanya juga dipupuk oleh mereka yang tak ingin tidurnya diganggu mimpi buruk.

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.