Pengampunan pajak memberikan ruang bagi wajib pajak yang selama ini sulit menyelesaikan masalah pajak maupun yang mau merepatriasi dana mereka ke Indonesia.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dianugerahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.

Kondisi ekonomi global yang belum membaik, tidak memungkinkan Indonesia untuk menggantungkan pinjaman dana negara lain. Padahal, kebutuhan dana pembangunan nasional saat ini meningkat signifikan lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah menggeber pembangunan infrastruktur nasional.

Sumber pendanaan pembangunan Indonesia salah satunya diperoleh dari pajak. Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai pemerintah sebagai resep mujarab untuk meningkatkan penerimaan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kebijakan tax amnesty berpotensi menyumbang tambahan penerimaan negara hingga Rp 160 triliun. Dampak kebijakan taxamnesty juga sangat strategis lantaran bersifat makro ekonomi, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Laman resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id menjelaskan, Amnesty Pajak atau Tax Amnesty, merupakan instrumen pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (budgeter), namun juga memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (regulern) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), dan menaman modal (investasi) baru yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bambang menuturkan, pengampunan pajak memberikan ruang bagi wajib pajak yang selama ini sulit menyelesaikan masalah pajak maupun yang mau merepatriasi dana mereka ke Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia, pengampunan pajak bisa menarik capital inflow dari aset-aset WNI di luar negeri.

Dana yang masuk sebagai dampak pengampunan pajak melalui repatriasi modal dan aset dapat mendorong pertumbuhan dan mendukung stabilitas ekonomi. Yang juga penting, implementasi kebijakan tax amnesty merupakan momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme.

“Itu sangat membantu perekonomian Indonesia yang saat ini tengah dilanda kesulitan untuk menemukan sumber pertumbuhan di tengah menurunnya harga komoditas. Ini untuk mendorong perekonomian,” kata Bambang.

Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang usaha baru yang otomatis akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktivitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan akan ikut meningkat.

Investasi yang masuk dari fasilitas tax amnesty juga dapat mendukung stabilitas makroekonomi. Misalnya mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan menambah cadangan devisa.

Infografis Amnesti Pajak (sumber: http://pajak.go.id )

mana tax amnesty memberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak. Menkeu juga menjamin data yang masuk tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. tax amnesty juga dapat dimanfaatkan oleh golongan yang luas, antara lain wajib pajak (WP) yang belum terdaftar, WP yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), WP yang belum membayar pajak, WP yang belum melaporkan penghasilan atau kurang melaporkan penghasilannya, termasuk WP yang dalam penyampaian SPT-nya terdapat kesalahan.tax amnesty hanya diberi kesempatan hingga 31 Maret 2017. Ini karena, Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki. Jika data yang masih disembunyikan terungkap maka akan dilakukan proses tindakan perpajakan sesuai aturan berlaku dan sanksi kenaikan berupa denda 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.Kementerian Keuangan menjamin bahwa data yang diungkapkan pada tax amnesty memiliki jaminan tidak akan diperiksa kembali dan Sahabat Prioritas akan mendapatkan kepastian hukum dari sisi perpajakan melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Source : Website BCA Prioritas