Salah satu program PEN dengan anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Dana tersebut digunakan untuk pertama, program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Kedua, program kesehatan. Ketiga, program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saat ini, BLT Dana Desa yang sudah terealisasi sebesar Rp20,41 triliun dari anggaran sebesar Rp31,8 triliun. Dana tersebut didistribusikan kepada 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.

“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja,” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta (16/12/2020).

Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, rinciannya, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, dan 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis.

Selain itu, penyerapan dana desa lainnya adalah untuk program Desa Tanggap Covid-19 sebesar Rp3,17 triliun, Padat Karya Tunai Desa yang mencapai Rp15,23 triliun, dan pembangunan infrastruktur mencapai Rp8,43 triliun. Sehingga, total dana desa yang telah direalisasikan hingga 15 Desember adalah sebesar Rp47,25 triliun dari pagu anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp71,19 triliun.

Sementara itu, sisa dana desa yang terkumpul saat ini adalah sebesar Rp23,93 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Desember 2020. Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8,04 triliun, dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp15,88 triliun.

“Ini yang terus kita dorong untuk digunakan oleh desa-desa, karena apabila Rp15,88 Triliun dipakai Padat Karya Tunai Desa dengan asumsi upah 55% maka akan menghasilkan 87 juta Hari Orang Kerja (HOK). Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja”, kata Halim menutup pembicaraan.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id