Saat ini PPKM di tingkat kabupaten/kota telah memasuki tahap ke-3, yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Mikro hingga tingkat RT/RW. Merujuk hasil evaluasi PPKM Mikro ke-1, dilakukan Perpanjangan PPKM Mikro di 123 kabupaten/kota pada 7 provinsi, selama 2 minggu ke depan, mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak PPKM tahap ke-1 sampai saat ini, menunjukkan dampak positif pada perkembangan kasus aktif di sebagian besar wilayah. Pada Talkshow yang diadakan Rabu, 24 Februari 2021 di Media Center Graha BNPB Jakarta, Dr. Dewi Nur Aisyah Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 memaparkan hasil positif dalam angka pelaksanaan PPKM hingga PPKM Mikro.

Dr. Dewi, menjelaskan PPKM tahap 1 diterapkan di level kabupaten/kota, setelah dilaksanakan 4 pekan, lalu diterapkan PPKM dengan skala lebih kecil atau PPKM Mikro. Harapannya, langkah ini bisa menjadi skenario pengendalian lebih kecil di masyarakat di desa dan kelurahan. Dengan demikian pengendalian lebih spesifik dan targeted.

PPKM mikro tahap 2 ini diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan COVID-19 di tingkatan terkecil dan mengendalikan laju penularan di tengah masyarakat. Dijelaskan Dr. Dewi, pada PPKM tahap 1 memang terlihat terjadi peningkatan signifikan di pekan kedua November 2020 hingga awal Januari 2021.

“Efeknya memang belum terlihat di awal berjalan, lalu lanjut ke PPKM tahap 2, dampaknya mulai terlihat, penambahan pasien mulai mengalami penurunan,” terangnya. Dua pekan pelaksanaan PPKM tahap 2 kurva kasus aktif mulai turun. Selama 6 pekan dijalankannya PPKM kita melihat hasil kerja 4 pekan PPKM yang dijalankan sebelumnya, sekarang sudah masuk PPKM mikro.

Pada saat pelaksanaan PPKM tahap 1 trennya memang terlihat naik luar biasa, pada akhir 25 Januari 2021 dari angka 122 ribu kasus aktif meningkat menjadi 161 ribu. Itu terjadi dalam 2 minggu penambahannya 38.763 kasus. Dari PPKM tahap 1 ke tahap 2 memang masih meningkat kasus aktifnya 171 ribu, tapi prosentasenya mulai menurun, karena sudah banyak yang sembuh. Penambahan kasus aktif pada periode ini signifikan berkurang yaitu 9.500 kasus aktif.

Memasuki perpanjangan PPKM dua pekan lagi (9-22 Februari) jumlah kasus aktif makin berkurang. Sebelumnya penambahannya 171 ribu kasus aktif, sekarang menjadi 157 ribu, jadi penurunannya sekitar 14 ribuan kasus aktif. Prosentase kasus aktif terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan sebelum diterapkannya PPKM. “Kalau sebelum PPKM prosentase kenaikan kasus aktif 14% ke angka 12,19%,” ungkapnya.

Dr. Dewi mengatakan selama 6 minggu pelaksanaan PPKM, 4 dari 7 provinsi telah berhasil menurunkan kasus aktif. Empat provinsi yang mengalami penurunan itu DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah, menurut Dr. Dewi memang belum bisa terlihat di data, karena masih dalam proses sinkronisasi data di Kemenkes.

“Ada 3 provinsi yang perlu dicatat, yang jumlahnya turun, prosentasenya juga turun yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur. Contoh Jakarta, kasus aktif sebelum PPKM 18 ribu setelah 6 pekan berjalan kasus aktifnya menjadi 13 ribu, kurvanya menurun. Banten pun sama, sebelum PPKM sekitar 9.300 kasus aktif, setelah PPKM 6.500 kasus aktif. Sedangkan Jawa Timur dari 6.400, turun ke 4.041 kasus aktif,” paparnya.

Terkait angka kematian, 3 dari 7 provinsi pun berhasil menurunkan prosentase angka kematian dalam 6 pekan PPKM. Ketiga provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. Ada beberapa daerah yang ternyata angka prosentase kasus aktif turun, tapi angka kematiannya naik yaitu Banten dan Yogyakarta.

“Kami melihat ini masih PR untuk kita semua bukan saja menurnkan kasus aktif, tapi juga harus bisa memastikan kesembuhan pasien COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dr. Dewi.

Lalu angka kesembuhan, disampaikan Dr. Dewi bahwa 5 dari 7 provinsi berhasil meningkatkan prosentase angka kesembuhan. Kelima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Bali, Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan pasien selama 2 minggu PPKM.

Menariknya, keterpakaian tempat tidur di RS, untuk level nasional sudah tidak ada lagi provinsi dengan keterpakaian tempat tidur di atas 70% selama lima pekan PPKM diterapkan. Ini sebuah pencapaian. Di 22 Februari prosentase keterpakaian tempat tidur di rentang 50-70% ada 6 provinsi. Memang sangat fluktuatif, tapi terlihat dalam 6 pekan terlihat stabil. “Artinya orang yang perlu dirawat semakin kecil,” katanya.

Walau yang terlihat data beberapa provinsi, cukup memperlihatkan data nasional, karena konsentrasi penduduk Indonesia ada di provinsi tersebut. Untuk itulah melihat catatan positif penerapan PPKM, pemerintah menguatkan pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa dan kelurahan. PPKM Mikro dimulai pada 9 Februari yang kemudian diperpanjang hingga 8 Maret.

Namun secara paralel, pemerintah provinsi harus mengkoordinasikan data pemetaan risiko zonasi tingkat RT, dan data penyaluran bantuan berupa beras ataupun masker. Dan juga melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Satgas COVID-19 pusat melalui Satgas daerah.

Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berperan membantu pembentukan dan mengawasi operasional pos komando atau poksi di desa atau kelurahan. Dan keseluruhan tahapan ini akan dibantu TNI dan Polri sehingga kerjasama seluruh sektor penting.

Dan kepada masyarakat dihimbau untuk disiplin menjalankan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebisa mungkin menghindari kerumunan serta juga menghindari tempat-tempat yang berpotensi kerumunan.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id