Program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah terus bergulir. Baru-baru ini Presiden Republik lndonesia Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana milik (rusunami) di Tangerang Selatan.

Rusunami dengan 11 tower ini akan dibangun di atas lahan seluas 8,5 hektar, rencananya untuk tipe 30 akan dijual sekitar Rp 294 juta/unit dengan uang muka 1% atau sekitar Rp 2,9 juta.

Rusunami ini dibangun PT PP Tbk (Persero) melalui anak perusahaannya PT PP Urban (PP Urban) dengan total 9.000 unit, di mana 6.000 di antaranya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sayangnya pembangunan rusunami saat ini hanya dilakukan developer dalam naungan BUMN, bukan oleh pengembang swasta. Keengganan developer membangun rusunami bukan tanpa alasan.

Budi Yanto Lusli, Direktur Utama Syntesis Development

Budi Yanto Lusli, CEO Synthesis Development, mengakui.ada beberapa hambatan yang dihadapi developer swasta dalam membangun rusunami seperti :

* Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bila PPN Rumah Tapak Sederhana ditanggung pemerintah, sedangkan PPN Rusunami ditanggung developer.

* Harga Rusunami. Standarisasi harga rusunami tidak diperbaharui setiap tahun, Interest During Construction (IDC) yang ditanggung developer selama 2 tahun belum diperhitungkan dalam penetapan harga jual. Harga Rusunami di Jakarta Timur dan Tanggerang sama, padahal harga tanah berbeda.

* Akad kredit. Akad kredit Rusunami saat ini baru boleh dilakukan setelah serah terima.

* Waktu. IDC rusunami yang ditanggung developer selama 2 tahun, sedangkan Rumah Tapak Sederhana sekitar 4-5 bulan.

* Parkir. Setiap rusunami diwajibkan menyediakan parkir dengan perbandingan 1:5 (Tanggerang) dan 1:10 (Jakarta).

* Insentif PPH. Insentif PPH sebesar 1% dari Dirjen Pajak untuk rusunami hanya untuk harga jual Rp 250 juta, sedangkan harga jual rusunami yang ditetapkan oleh Kemenpera berbeda-beda di setiap wilayah.

* Suku Bunga Subsidi. Penentuan suku bunga subsidi apabila dibandingkan dengan suku bunga pasar saat ini kurang menarik bagi pembeli rusunami karena selisihnya kecil. Suku bunga subsidi bunga subsidi untuk pembangunan rusunami.

* Bantuan Uang Muka. Tidak ada bantuan uang muka dari BPJS rusunami.

Apalagi pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa menjadi yang terbesar di Indonesia, maka ia memperkirkan di tahun 2050 kepadatan penduduknya akan semakin tinggi. Bahkan, saat ini populasi penduduk di kota-kota besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%.

Dengan tingginya populasi penduduk di perkotaan membuat kebutuhan tempat tinggal di kawasan tersebut semakin tinggi. Sementara, ketersediaan lahan jumlahnya tidak pernah bertambah, sehingga konsep pembangunan tempat tinggal mesti beralih dari rumah tapak ke hunian vertikal.

Sebagai pengembang, ia menyarankan untuk stop untuk pembangunan rumah tapak sederhana di Pulau Jawa. Pembangunan rumah subsidi di Pulau Jawa hanya Rusunami. “Mengingat makin berkurangnya lahan, sementara penduduk makin padat, diperlukan hunian vertikal yang mampu menampung lebih banyak orang,” katanya disela-sela acara Journalist Gathering bertajuk “Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam memenuhi Kebutuhan Rumah Rakyat” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera).

Ia memperkirakan, untuk lahan seluas satu hektar hanya bisa dijadikan 100 unit rumah tapak, tapi dengan luas lahan yang sama untuk rumah susun bisa membangun 1.000 unit.