Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pembahasan LRT atau light railway transit Bandung Raya bersama Presiden Joko Widodo memunculkan opsi pembiayaan swasta. “Ada wacana untuk memasukkan unsur swasta, pada awalnya dibiayai APBN karena bukan untuk Kota Bandung saja tapi Bandung Raya,” kata dia di Bandung, Jumat, 10 Juni 2016.

Deddy mengatakan, dalam rapat yang berlangsung Rabu, 8 Juni di Istana negara itu, usul pembiayaan LRT oleh swasta muncul. “Kemarin di angkat wacananya oleh Menteri BUMN, dan Kang Ridwan Kamil sebagai walikota hanya untuk (trase) Kota Bandung. Saya bilang, persoalannya bukan Kota Bandung tapi LRT Bandung Raya, silahkan saja Kota Bandung mau melakukan itu, tapi ini LRT Bandung Raya,” kata dia.

Sumber foto: metropolitan.id

Menurut Deddy, pemerintah provinsi khawatir jika pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta bakal membebani tarifnya. “Kalau swasta kan musti balikin modal. Musti ada untung dengan tempo secepatnay, maka harga (tarif) harus tinggi. Kalau mau terjangkau, disubsidi oleh pemerintahnya. Siapa yang mau subsidi, pemda Jabar angkat tangan untuk memberikan subisid itu,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat sejak awal mengusulkan agar pembanguan LRT Bandung Raya dibiayai lewat APBN untuk menekan tarif. “Kalau pemerintah gak perlu mengembalikan modal, tinggal masalah operasional saja mencukupi, gak perlu balik modal. Tapi investasi itu mengurangi pemborosan BBM, polusi, dan lain sebagainya,” kata Deddy.

Deddy mengatakan, pembiayaan oleh swasta baru feasible jika dirancang menjangkau jarak seluruh wilayah Bandung Raya. “Kalau hanya satu atau dua saja tidak memungkinkan sebab orang tidak mungkin naik itu cuma satu tujuannya,” kata dia. Dia mengklaim, sudah menyodorkan alternatif semua trase LRT Bandung Raya pada Kementerian Koordinator Perekonomian untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Presiden mengenai pembangunan LRT Bandung Raya. “Presiden kemarin belum tahu kalau kita sudah ada trase yang sudah kita berikan ke Menko, sehingga Perpresnya belum ditandatangani presiden,” kata Deddy.

Deddy mengaku, menolak usulan pembiayaan oleh swasta. Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta agar menghitung kembali tarifnya jika pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta. “Presiden bilang, hitung kembali kalau mengikutsertakan swasta, jangan sampai memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Dia mengaku kaget dengan masuknya usulan pembiayaan oleh swasta dalam rapat terbatas itu. “Tiba-tiba masuk soal masalah swasta, sementara pertemuan sebelumnya ditetapkan itu APBN. Saya gak tahu agenda apa yang ada, saya gak ngerti investor mana yang mencoba masuk, saya gak paham,” kata Deddy.

Deddy mengatakan, sedianya rapat terbatas itu bakal memutuskan juga soal LRT Bandung Raya, tapi batal gara-gara muncul usulan pembiayaan oleh swasta. “Enam kali pertemuan gak putus-putus, karena banyak sekali kepentingannya saya lihat, tiba-tiba masuk swasta segala macam. Ada apa ini?“ kata dia.

http://Tempo.co