Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meberikan pidato dalam pembukaan seminar “Tantangan Ekonomi Global” di Jakarta 22/9/2016.

Hingga saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih stabil. Oleh karena itu, pemerintah akan mengupayakan target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2016 bisa mencapai 5 %. Hal itu bisa didorong dengan konsumsi rumah tangga. Untuk itu, Pemerintah akan terus menjaga inflasi rendah pada kisaran 4 % plus minus 1% sesuai proyeksi. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan pidato dalam pembukaan seminar “Tantangan Ekonomi Global” yang diselenggarakan LPS di Jakarta, (22/9/2016).

“Dengan menjaga inflasi tetap rendah, diharapkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi bisa terus berlanjut,”ujarnya. Sekain itu, menurutnya pemerintah juga berharap adanya peningkatan kinerja investasi dari sektor swasta menjelang akhir tahun, khususnya dari dana repatriasi yang akan masuk melalui program amnesti pajak. “Meski harga komoditi melemah dan sebagain korporasi mengalami konsolidasi, tetapi kami tetap berharap swasta ikut berperan,” ungkapya, “Kami (pemerintah) juga berharap perbankan maupun korporasi punya minta, terutama masuknya dana repatriasi dari tax amnesty,” lanjutnya.

Dari segi kebijakan, menurutnya, pemerintah tetap akan mengandalkan instrumen fiskal. Salah satunya amnesti pajak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meski penerimaan pajak masih rendah dan anggaran belanja negara yang defisit. “Untuk kebijakan fiskal ini kami (Pemerintah) akan memberikan ruang yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga perlu konsolidasi karena rendahnya ekspektasi penerimaan negara selama dua tahun terakhir,” ujarnya.

Dalam forum tersebut Sri Mulyani juga menjelaskan, saat ini Indonesia tetap dilihat sebagai negara tujuan investasi karena memiliki kemudahan perizinan, bonus demografi dan reformasi yang didukung paket kebijakan ekonomi. “30 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa menjadi faktor untuk menarik minat investor swasa. Ini juga didukung dengan berkembangnya kelas menengah yang produktif,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani juga mengatakan sebagai antisipasi datanganya krisis ekonomi, Indonesia telah memiliki UU PPKSK yang menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam mengawal stabilitas perekonomian nasional. Menurutnya, UU tersebut mampu memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang ada sehingga pengawasan sistem perbankan maupun pasar modal dapat berjalan lebih efisien. “ Ini merupakan bentuk reformasi yang baik dalam menghadapi kemungkinan datangnya krisis,” ujarnya.

Secara umum ia juga menggambarkan kondisi ekonomi global hingga tahun depan masih diramalkan melambat. IMF memprediksi dari pertumbuhan 3,1 % pada tahun ini hanya akan naik menjadi sekitar 3,4 % di tahun depan. Meski demikian, negara berkembang seperti Indonesia akan bisa stabil jika fokus mendorong konsumsi dalam negeri.