Pemerintah Indonesia tengah gencar membangun proyek infrastruktur strategi seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan pembangkit listrik. Malaysia menaruh minat yang besar pada proyek pembangunan pelabuhan dan bandara. Hal itu terungkap dari hasil pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak dengan Presiden RI Joko Widodo awal Februari lalu.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato’ Hj Muhyidin Mohd Yassin (kanan), dan Duta Besar Malaysia untu Indonesia TYT Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim (kiri)

“Hasil pertemuan itu, Pak Jokowi meminta hubungan ekonomi RI-Malaysia bisa diperkuat. Salah satunya lewat kerjasama proyek infrastruktur. Kami sangat berminat karena ada kemahiran dan kepakaran. Kami siap mulai dari perancangan, perumusan, hingga modal,” kata Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato’ Hj Muhyidin Mohd Yassin.

Pertemuan selanjutnya antara Tan Sri Dato’ Hj Muhyidin Mohd Yassin dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres digelar khusus untuk membahas implementasi program kerjasama kedua negara yang meliputi kerjasama perdagangan, investasi, pendidikan, dan lainnya. Harapannya, ada langkah-langkah yang bisa segera diambil, terutama untuk investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis.

“Kami ingin lebih spesifik, dimana proyeknya, kapan (bisa mulai dibangun), dan berapa (dana yang dibutuhkan). Bangun pelabuhan baru seperti di Palembang, kami ingin tahu berapa size-nya. Kami punya kepakaran dalam pembangunan pelabuhan. Kenapa tidak Malaysia membantu Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebut para pengusaha di Malaysia sudah terbiasa membangun proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik di Turki, Timur Tengah, dan lainnya. Bahkan, pembangunan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, juga melibatkan kontraktor asal Malaysia. “Tentu, yang utama kami harus bisa menghasilkan cost yang efektif dan juga kompetitif. Kami siap. Pemerintah Indonesia juga harus menerjemahkan rencana infrastruktur dalam bentuk yang konkrit. Jangan sampai hanya menis di bibir, janji-jani semasa pemilu, tapi sesudahnya tidak terlaksana,” katanya.

Selain di proyek infrastruktur, Malaysia juga berminat untuk melakukan investasi perdagangan di Indonesia. Selain itu, Tan Sri Dato’ Hj Muhyidin Mohd Yassin juga telah berbicara dengan Menristek M Nasir serta Mendikbud Anies Baswedan membahas terkait kerjasama bidang pendidikan. Meliputi, kerjasama di tingkat universitas, penelitian, bidang pembangunan pendidikan yang lain. Termasuk pertukaran pelajar supaya generasi muda dapat memahami budaya, latar belakang sejarah Indonesia dan Malaysia.

Pada tahun ini, anggaran infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 ditetapkan sebesar Rp 290 triliun. Namun, anggaran sebesar itu hanya untuk proyek infrastruktur dasar yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Secara keseluruhan, pemerintah membutuhkan dana infrastruktur sekitar Rp 5.000 triliun selama periode 2015-2020.