Diskusi di tingkat global mengenai dampak dari teknologi terdepan (frontier technologies) seringkali tidak terumuskan dengan baik. Akibatnya, kebijakan di negara-negara berkembang pun cenderung jalan di tempat. Ini adalah hasil temuan dari riset terbaru yang baru saja dirilis hari ini oleh Komisi Pathways for Prosperity on Technology and Inclusive Development (Komisi Pathways).

Lebih jauh, penelitian yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan tahunan World Bank dan IMF mendatang di Bali, Indonesia ini juga akan membahas dampak dari teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), didasari bukti yang kurang. Selain itu, fokus bahasannya pun lebih kepada penerapan di negara maju sehingga kurang mampu memberikan gambaran yang cukup bagi pemerintah, dunia bisnis maupun warga negara berkembang terkait dampak teknologi baru. Komisi Pathways ini juga menemukan bahwa diskusi-diskusi ini terpolarisasi antara kekhawatiran bahwa robot akan menggantikan peran manusia dalam banyak pekerjaan dan anggapan bahwa teknologi akan menjadi solusi tunggal dari semua masalah.

Menteri Keuangan Indonesia dan Co-Chair dari Komisi Pathways, Sri Mulyani Indrawati di Oxford (4/10/18) mengatakan, “Revolusi teknologi ini, berikut disrupsi yang terjadi akibatnya, menawarkan berbagai peluang dan juga tantangan baru. Cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan bagi banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di negara yang ekonominya sedang berkembang, tercipta berkat teknologi terdepan ini. Sekarang tinggal bagaimana untuk memastikan bahwa cara baru ini bisa benar- benar inklusif.”

“Negara yang ekonominya sedang berkembang harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan disrupsi teknologi yang terjadi,” ujarnya. “Di Indonesia misalnya, teknologi digital telah menghubungkan sektor ekonomi informal dengan sektor ekonomi formal. Karena itu, kita perlu segera memulai diskusi baru berdasarkan bukti kuat terkait upaya pemberdayaan para pengambil keputusan di negara-negara berkembang. Tujuannya agar mereka lebih bisa mengkapitalisasi teknologi baru serta mengelola dengan lebih baik disrupsi yang terjadi,” tambahnya.

Mengatasi eksklusivitas teknologi digital dan ketidaksetaraan digital adalah kuncinya, ujar Komisi Pathways. Dengan tiga miliar jiwa yang diprediksi akan tetap offline pada tahun 2023 dan semakin banyak lagi yang gagal memperoleh potensi dari internet secara penuh, pendekatan bisnis seperti biasa (business-as-usual) untuk desain dan penyampaian layanan digitalnya tidak dapat menjangkau orang-orang yang termajinalkan.

“Kita tidak bisa membiarkan batasan yang menghalangi kelompok miskin dan marjinal untuk mendapatkan manfaat dari inovasi teknologi di masa mendatang,” ujar Co-Chair the Bill & Melinda Gates Foundatio dan Co-Chair Komisi Pathways Melinda Gates. “Jika kita bisa lebih strategis dalam investasi dan kebijakan yang kita ambil di titik kritis ini, kita bisa membantu lebih banyak orang memanfaatkan teknologi untuk meruntuhkan batasan-batasan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semuanya,” imbuhnya.

Menurut Komisi Pathways, gelombang perubahan teknologi saat ini mewakili persimpangan jalan dalam sejarah yang unik, terutama dalam hal cakupan dan kecepatannya. Akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, kemampuan teknologi dalam membantu pengentasan kemiskinan yang ekstrem dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan bergantung pada pilihan keputusan negara bersangkutan. Selain itu, ini juga bergantung pada kualitas bukti yang mereka miliki serta dukungan dari komunitas internasional.

Komisi Pathways yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari pemerintahan, sektor swasta, dan akademisi, yang diselenggarakan oleh Fakultas Blavatnik School of Government dari Universitas Oxford, telah merilis dua laporan. Yang pertama bertajuk Merencanakan Jalur untuk Pertumbuhan Inklusif di Era Digital: dari Kelumpuhan hingga ke tahap Persiapan menganalisis jalur berbasis teknologi baru untuk negara-negara berkembang yang berisi tiga hal.

Pertama, meningkatkan nilai pertanian; kemajuan dalam analisis data, bioteknologi, dan komunikasi meningkatkan hasil pertanian dan memungkinkan logistik yang lebih efisien untuk menghantarkan produk ke pasar.

Kedua, sebuah bidang baru untuk layanan global: perkembangan terkini teknologi komunikasi, termasuk virtual reality, memungkinkan penyelenggaraan jarak jauh dari layanan dengan tingkat kerumitan tinggi (seperti layanan konsultasi manajemen atau layanan kesehatan jarak jauh) khususnya terkait kualitas kemanusiaan seperti empati, kreativitas dan peniliaian.

Ketiga, menghubungkan sektor informal ke sektor ekonomi formal: platform digital untuk berbagai layanan seperti mobile money dan layanan taxi ride hailing mampu mengurangi biaya operasional, dan menjadikan pekerja serabutan menjadi pekerja yang lebih formal.

Dalam rangka mengembangkan jalur-jalur baru ini secara efektif, Komisi Pathways mengatakan bahwa setiap negara perlu memastikan kesiapan digital mereka dengan kemampuan digital yang mumpuni serta penempatan infrastruktur yang tepat. Tidak hanya sekedar penyediaan broadband berkecepatan tinggi, langkah berani seperti menyediakan layanan identifikasi digital atau pemrosesan pembayaran secara gratis kepada startup juga perlu dilakukan. Sehingga para startup ini bisa menggunakannya dalam aplikasi mereka dengan biaya rendah. Setiap negara juga perlu mendorong inovasi terukur dalam hal regulasi dan pajak sembari secara aktif mendukung model bisnis yang lebih bermanfaat bagi kelompok miskin dan marjinal.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id