Management Strategy

Uni Eropa - Indonesia Tingkatkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Uni Eropa - Indonesia Tingkatkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Wismana Adi Suryabrata selaku Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala BAPPENAS dan Bapak Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia telah meluncurkan Blue Book 2016, yakni laporan tahunan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia. Laporan ini menampilkan berbagai keberhasilan yang dicapai dengan dukungan dana bantuan pembangunan Uni Eropa serta negara-negara anggotanya yang disalurkan untuk Indonesia.

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya merupakan donor utama di dunia pada tahun 2015, menyediakan lebih dari setengah nilai total Official Development Assistance. Dana bantuan sebesar 68 miliar euro pada tahun 2015 menggarisbawahi komitmen Uni Eropa untuk pembangunan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang baru. Di Indonesia, Uni Eropa telah menciptakan kerja sama yang erat dengan mendukung pembaruan dalam berbagai bidang dan melalui berbagai program bantuan.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala BAPPENAS dan Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, meluncurkan Blue Book 2016, yakni laporan tahunan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala BAPPENAS dan Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, meluncurkan Blue Book 2016, yakni laporan tahunan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia.

“Selama sepuluh tahun terakhir, Uni Eropa telah memberikan bantuan hibah lebih dari setengah miliar euro untuk Indonesia, menargetkan pendidikan dasar, tata kelola pemerintahan, penggunaan lahan dan hutan, dan perubahan iklim. Uni Eropa juga telah mendukung perdagangan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan kesehatan.,” kata Duta Besar Uni Eropa Vincent Guérend.

Tema dari laporan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia 2016 melambangkan tujuan Uni Eropa mendukung demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta partisipasi inklusif seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka menggarisbawahi komitmen-komitmen ini, acara peluncuran Blue Book menampilkan diskusi panel bertema “Tata Kelola Pemerintahan: transparansi dan akuntabilitas”.

“Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan, sebuah bidang utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif,” ujar Vincent Guérend.

Tata kelola pemerintahan sangat berkaitan dengan bagaimana institusi publik menjalankan peranan mereka, mengelola sumber daya publik, mendukung dan melindungi hak asasi manusia, meniadakan penyalahgunaan dan korupsi, serta memprioritaskan penegakkan hukum. Dalam konteks ini, Uni Eropa mendukung reformasi peradilan melalui program bantuan senilai 10 juta euro yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dari pelayanan peradilan.

Selain itu, terdapat pula inisiatif lain dibidang manajemen keuangan publik (program senilai 10 juta euro) dengan fokus untuk meningkatkan pengumpulan, alokasi, pemanfaatan dan pengawasan terhadap keuangan publik. Kegiatan utama lainnya adalah proyek yang mendukung agar proses pengadaan barang/jasa publik berlangsung secara transparan, serta proyek-proyek yang mendukung reformasi peradilan dalam bidang lingkungan, kelautan, dan sumber daya alam (kehutanan, lahan gambut, perikanan) dan perubahan iklim. Hal ini dilengkapi melalui program-program Uni Eropa yang mendukung hak asasi manusia dan masyarakat sipil.

Diskusi panel di acara peluncuran Blue Book tersebut (11/5), didukung oleh perwakilan pemerintah Indonesia, lembaga legislatif, masyarakat sipil dan juga para Duta Besar Eropa. Mereka yang juga hadir di antaranya adalah Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Agus Rahardjo (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK), Dadang Trisasongko (Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia), Georg Witschel (Duta Besar Jerman) and Casper Klynge (Duta Besar Denmark).

Untuk menggarisbawahi pentingnya kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia, Uni Eropa meluncurkan laporan Blue Book tersebut dalam kerangka Europe Month. Selama bulan Mei, Delegasi Uni Eropa di Indonesia menyelenggarakan serangkaian acara untuk merayakan Hari Eropa (9 Mei) dan memperkenalkan kegiatan yang Uni Eropa lakukan di Indonesia.

Perayaan Hari Eropa –sebagai hari ulang tahun Uni Eropa– merefleksikan bagaimana warga Eropa bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan, seraya menggarisbawahi keragaman budaya, tradisi dan bahasa.

Laporan kerjas ama tersedia secara online pada http://bit.ly/eubluebook

Twitter @ddsuryadi


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved