Tak lama setelah ditugaskan menjadi Dirut Perum Bulog, Budi Waseso langsung menyetop keran impor beras. “Kita harus mampu berswasembada,” katanya. Ini menjadi langkah awal mencapai ketahanan pangan dan selanjutnya menuju kedaulatan pangan.

Ketika ditunjuk menjadi Dirut Perum Bulog, 27 April 2018, Budi Waseso sempat pusing tujuh keliling. Ia pelajari, sejak 2004 hingga awal 2018, semua kebutuhan pangan Indonesia masih diimpor. “Waktu itu seluruh bahan pangan masih kita impor. Apalagi beras, yang menjadi kebutuhan pokok,” kenangnya. Bagaimana mau mencapai kedaulatan pangan, pikirnya, jika ketahanan pangan, bahkan swasembada pangan saja kita tidak bisa?

Jika mau berdaulat pangan, kata Buwas – sapaan akrabnya – pertama Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. “Kita harus mampu berswasembada pangan,” ujarnya. Baru setelah mampu berswasembada pangan, kita dapat menciptakan ketahanan pangan, dan selanjutnya memiliki kedaulatan pangan.

Logika inilah yang membuat ia berani mengambil keputusan tegas: menyetop impor beras. Langkahnya ini memang sempat dipertanyakan banyak orang, termasuk timnya di Bulog. Mereka tak percaya Indonesia dapat begitu saja berhenti dari ketergantungan impor beras. Tapi Buwas bersikukuh menutup keran impor beras. Ia meyakini swasembada pangan merupakan langkah awal menuju kedaulatan pangan, meski diakuinya perjalanan menuju ke sana masih panjang. “Kita harus berani memulai,” katanya. “Kita masih harus membangun ketahanan pangan,” katanya.

Buwas memang tidak gentar. Sebagai mantan perwira tinggi polisi yang telah mengelilingi seluruh Indonesia, ia tahu benar Indonesia memiliki ribuan varietas padi lokal unggul yang dapat dikembangkan. Mulai dari Cisadane dan Ciherang hingga rajalele dan pandan wangi yang terkenal pulen. “Kualitas beras kita tak kalah dari produksi Malaysia, Vietnam, atau Thailand,” ucapnya.

Pada 2019, Menteri Pertanian telah melepas beberapa varietas padi unggul, di antaranya Baroma (beras wangi), Pamelen (beras merah pulen), Pamera (beras merah), Paketih (padi ketan putih), Jeliteng (beras hitam), Inpari IR Nutri Zinc, Sembada Hitam, dan Sembada Merah. Di panganandotcom, situs komersial Bulog, tersedia 96 merek beras medium hingga premium.

Sebagai negara agraris, Buwas melihat Indonesia begitu kaya akan umbi-umbian, padi-padian, kacang-kacangan, dan jagung yang menjadi sumber karbohidrat pengganti beras. Kita juga punya sagu yang belum kita optimalkan. Cadangan sagu ini mencapai 450 juta ton, sementara kebutuhan kita setahun 30-35 juta ton. “Jadi seharusnya tak ada masalah dengan ketahanan pangan,” katanya. Indonesia punya modal ketahanan pangan, punya potensi produksi yang luar biasa, sehingga tidak perlu lagi impor pangan. “Bahkan kita dapat mengangkat derajat petani kita.”

Meski tak lagi mengimpor beras, menurut Buwas Indonesia belum dapat dikatakan berswasembada pangan. Pasalnya, Indonesia masih mengimpor kedelai, jagung untuk pakan ayam, dan beragam buah-buahan. “Malah gandum masih kita impor 100%,” ujarnya.

Menurut Buwas, ketahanan pangan Indonesia – dalam hal ini cadangan beras yang siap dikonsumsi – hanya dua bulan. “Yang beredar di pasaran hanya cukup untuk satu bulan ditambah stok di gudang Bulog satu bulan,” katanya. Ini berarti jika terjadi paceklik atau bencana alam, Indonesia dapat kerepotan. “Bandingkan dengan ketahanan pangan Cina yang mencapai di atas lima tahun,” lanjutnya. “Kita harus segera berinvestasi untuk membangun ketahanan pangan ini,” Buwas menyimpulkan.

Langkah berikutnya adalah kedaulatan pangan. Tapi Buwas mengakui, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Meski merupakan negara agraris, harga beras lokal kita masih lebih tinggi dari beras impor. Hal ini karena banyak kendala yang menghadang produktivitas petani kita. Mulai dari lahan pertanian yang beralih fungsi karena tergerus pembangunan, irigasi yang belum memadai, hingga mahalnya harga bibit dan pupuk, serta mata rantai distribusi pangan yang sangat panjang. Alhasil, diambil jalan pintas dengan mengimpor beras. Inilah yang dicoba Bulog untuk diubah.

“Kita harus mendorong produktivitas hasil bumi kita,” katanya. Untuk membangun kedaulatan pangan, Bulog harus bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, dan Kementerian Perdagangan. Mulai dari penyediaan benih unggul, ketersediaan pupuk, serta memasarkan hasil bumi para petani. Dengan bergandeng tangan dan saling bahu-membahu, Buwas yakin Indonesia dapat memenuhi ketahanan pangan.

Bulog sendiri memainkan peran di hilir: menyerap kelebihan produksi di musim panen untuk menstabilkan harga dan mendistribusikannya kepada masyarakat saat dibutuhkan. “Itu sebabnya kita juga mengembangkan panganandotcom yang menampung hasil bumi petani dan sekaligus menjualnya secara daring langsung ke masyarakat,” paparnya. Langkah pemasaran daring ini memangkas mata rantai distribusi, sehingga harganya menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.§

Teguh Poeradisastra & Arie Liliyah