PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mengalokasikan anggaran investasi hingga US$2 miliar untuk mengembangkan potensi ekonomi 35 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Satu Sorong, yang lain pelabuhan perintis. Dari US$2 miliar, 70% cari dari pinjaman,” kata Direktur Utama Pelindo II R J Lino di sela-sela Seminar Nasional bertajuk “Mencari Model dan Sumber Pembiayaan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia, Senin (30/3).

Ia mengharapkan langkah tersebut dapat meningkatkan level pelabuhan di Tanah Air. Dengan kata lain, ke-35 pelabuhan itu tidak terus-menerus menjadi pelabuhan perintis. Jika pengelolaan pelabuhan tetap seperti sekarang, Indonesia sulit memiliki banyak pelabuhan berkelas dunia. “Pelabuhan UPT sudah hampir 40 tahun terus menjadi pelabuhan perintis. Jika dibiarkan, 100 tahun pun masih akan menjadi pelabuhan perintis. Kami ingin mereka bisa naik kelas. Indonesia harus fokus, jangan terus menggarap proyek baru,” katanya.

Meski begitu, lanjut Lino, perseroan masih menanti dukungan berupa jaminan dari pemerintah. Dengan begitu, Pelindo II bisa mendapat pinjaman dengan biaya lebih murah. Langkah itu dibutuhkan mengingat proyek tersebut tak semenarik proyek lain dari sisi ekonomi maupun finansial. “Jaminan pemerintah biar bisa dapat loan yang murah, di bawah 1% karena ini bukan proyek komersial seperti Priok. Asal ada jaminan dari pemerintah, pemerintah China akan masuk,” katanya.

Dirut Pelindo II, R J Lino

Pelindo II telah menyatakan kesiapannya mengelola 35 pelabuhan UPT dari 50 pelabuhan yang rencananya ditawarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada sejumlah badan usaha pelabuhan (BUP). Tujuannya ialah mengembangkan potensi nilai ekonomis pelabuhan-pelabuhan tersebut serta mencegah potensi monopoli yang mungkin dilakukan korporasi swasta. Sebagian besar pelabuhan yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya itu berada di wilayah Timur Indonesia, antara lain seperti di Pelabuhan Serui di Papua, Pelabuhan Tobelo di Maluku Utara, Pelabuhan Namlea di Maluku, Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Tual di Merauke.

Adapun, 35 pelabuhan yang dibidik antara lain, Serui, Nabire, Kaibana, Tobelo, Labuha, Namlea, Labuhan Bajo, Luwuk, Baobao, Anggrek, dan pelabuhan Mamuju. Perseroan akan segera mengajukan surat penyataan secara resmi kepada pemerintah mengenai kesiapan pihaknya dalam mengelola 35 pelabuhan UPT, yang sebagian besar berada di bagian timur Nusantara. Pelindo II menjadi satu-satunya BUMN yang menolak suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Lino menilai perusahaan akan lebih sehat jika mampu mencari pendanaan sendiri.

DPR telah menyepakati penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp64,7 triliun dalam rancangan APBN Perubahan 2015, masing-masing Rp39,92 triliun untuk PMN 35 perusahaan BUMN di bawah naungan Kementerian BUMN dan Rp24,9 triliun untuk lima perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan.