Corporate Action

KAI dan MRT Bentuk Perusahaan Patungan Kelola Kawasan TOD

Penandatanganan kesepakatan antara PT MRT Jakarta PT Kereta Api Indonesia
Penandatanganan kesepakatan antara PT MRT Jakarta PT Kereta Api Indonesia, di Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Mass Rapid Transit (MRT) sepakat membentuk perusahaan patungan atau joint venture perkeretaapian. Perusahaan patungan KAI-MRT ini di yakini bisa beroperasi pada awal tahun 2020.

“Satu bulan setelah ditandatangani perjanjian awal atau head of agreement (HoA) hari ini, memang kerjanya mesti cepat, saya yakin satu bulan juga selesai. Memang targetnya, awal tahun depan, kita sudah punya perusahaan baru,” kata Dirut PT MRT William Sabandar di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12).

Lewat kesepakatan tersebut, kata William, nantinya tugas yang dilakukan perusahaan patungan ini adalah melakukan studi integrasi transportasi Jabodetabek dan studi pengelolaan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Selain itu, lanjut William, adalah studi penanganan di stasiun untuk memberikan kenyamanan para pengguna transportasi publik yang tujuannya proses interkoneksi antara transportasi publik, khususnya yang berbasis kereta berjalan aman dan nyaman.

“Setelah perusahaan baru terbentuk, tiga tugas awal, adalah penataan kawasan stasiun, studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan perencanaan pengelolaan kawasan TOD itu yang harus kami kerjakan secepatnya,” tutur William.

Lalu, tiga bulan setelah perusahaan terbentuk dan beroperasi, William memyebut sudah harus ada rencana integrasi transportasi publik di Jakarta dan rencana pengelolaan kawasan TOD. “Kita harus sudah melihat hasil konkret di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020,” kata William Sabandar.

Pembentukan perusahaan gabungan ini kata William sangat penting karena selama ini pengelolaan jalur dan kawasan di stasiun, baik Commuter Line dengan MRT Jakarta belum terintegrasi satu sama lain yang menyulitkan pengguna transportasi karena belum menikmati layanan pulbik dari awal hingga akhir perjalanan.

“Sementara yang kita harapkan masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi jadi angkutan publik dan itu membutuhkan integrasi transportasi Jabodetabek. Ini upaya yang mulai kita lakukan. Jadi pengintegrasian mulai dari rute termasuk infrastruktur, tiketing, dan kelembagaan,” ucap William.

Terkait sistem tiket, PT MRT Jakarta telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia mengeluarkan kartu tiket multirip yang nantinya dapat terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik di Jakarta pada 2022. “Nantinya akan begitu. Targetnya, Januari 2022 terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik di DKI Jakarta,” ucapnya.

Seperti diketahui, Untuk mempercepat realisasi integrasi transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), PT KAI dan PT MRT Jakarta sepakat membentuk perusahaan gabungan dengan ditandatanganinya HoA tentang Perjanjian Pokok Pembentukan Perusahaan Dalam Rangka Integarasi Transportasi Jabodetabek.

Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dengan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin, dengan disaksikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Penandatanganan Perjanjian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan arahan agar pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Meski belum dapat ditetapkan nama perusahaan baru tersebut, namun PT MRT Jakarta akan menjadi leading sector dalam perusahaan baru tersebut. Karena nantinya, PT MRT Jakarta akan memiliki saham sebesar 51 persen, sedangkan saham PT KAI sebesar 49 persen.

Sumber: Republika.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved