Sejak pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977, peran pasar modal terhadap perekonomian Indonesia semakin besar. Tidak hanya menjadi sumber pendanaan utama perusahaan, pasar modal saat ini juga telah menjadi salah satu tolak ukur bagi keberhasilan perekonomian Indonesia. Pasar modal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dalam jangka panjang jika dilihat dari penetrasi pasar terhadap perekonomian domestik. Bonus demografi yang mayoritas berada di usia produktif, serta pertumbuhan jumlah kelas menengah seiring dengan semakin maraknya bisnis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menjadi beberapa faktor yang dapat menunjang pertumbuhan pasar modal Indonesia ke depannya.

Presiden RI Joko Widodo

Hari ini (10/8), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperingati 38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Berinvestasi di pasar modal itu jangan kagetan, memang terkadang ada fluktuasi pasar, tapi itu lazim dialami pasar bursa di dunia. Semakin banyak masyarakat berinvestasi di pasar modal juga dapat dimaknai sebagai salah satu cara mendemokratisasikan ekonomi. Dan untuk berinvestasi di pasar modal, investor harus mempunyai informasi yang memadai,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga mengumumkan kenaikan batas maksimal dana perlindungan investor dari Rp 25 juta per pemodal menjadi Rp 100 juta per pemodal. Kenaikan investor protection fund ini merupakan pengembangan BEI yang dilakukan melalui anak usaha PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Ke depannya, secara berkesinambungan batas maksimal dana perlindungan investor akan mengikuti perkembangan pasar yang dinamis sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Presiden RI juga menyaksikan penyerahan sertifikat pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I milik PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan penyerahan secara simbolis pembukaan rekening Efek dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kepada 10.000 karyawannya.

Penerbitan obligasi korporasi oleh PT Telkom ini menjadi catatan tersendiri karena nilainya yang sangat besar yaitu Rp 7 triliun dan sebagian mempunyai tenor hingga 30 tahun. Suksesnya penerbitan obligasi PT Telkom yang sebagian besar dananya diperuntukkan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor korporasi yang tinggi pada keberlanjutan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Kesuksesan ini diharapkan juga dapat diikuti oleh Emiten-Emitan lain, sehingga dapat menunjang salah satu fokus pemerintah dalam program-program pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam laporannya kepada Presiden RI pada Peringatan 38 tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad menyampaikan, “OJK bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pasar modal, terus menerus melakukan terobosan dan antisipasi untuk meningkatkan resiliensi dan kontribusi pasar modal Indonesia terhadap pembangunan nasional, khususnya menghadapi perkembangan perekonomian domestik dan global, yang saat ini bergerak cukup dinamis. Peran masing-masing SRO diharapkan dapat semakin ditingkatkan dalam memajukan perekonomian Indonesia yang juga dapat menambah daya saing Indonesia di tingkat global”, Muliaman menyimpulkan.

Selain berperan aktif dalam perkembangan perekonomian, BEI, KPEI dan KSEI, di bawah koordinasi OJK, juga melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertepatan dengan HUT ke-38. Pada tanggal 9 Agustus 2015, dalam acara Family Gathering keluarga besar pasar modal, berhasil terkumpul dana sekitar Rp 297 juta yang akan digunakan untuk membantu korban bencana alam.

Pada 11 – 12 Agustus 2015, kegiatan CSR dilanjutkan dengan pemberian bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di 19 Kantor Perwakilan (KP) BEI, yaitu: Riau, Padang, Lampung, Batam, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Semarang, Banda Aceh, Medan, Jayapura, Palembang, dan Jambi. Bantuan yang diberikan bertujuan agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi pelajar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan memaksimalkan aktivitas akademik di sekolah tersebut. (EVA)