Tak lama lagi, tahun 2013 akan segera berakhir, dan tahun 2014 di depan mata. Tahun mendatang Indonesia akan dimeriahkan dengan pesta demokrasi, yakni pemilihan umum. Terkait hal itu, Gatot M Suwondo, Direktur Utama Bank Negara Indonesia, berpandangan, dampak positif pemilu terhadap perekonomian negara hanya bersifat sementara. Karena itu, perlu diperhatikan kondisi infrastruktur sebagai salah satu faktor untuk membantu perekonomian Indonesia tetap tumbuh secara berkesinambungan.

“Tahun 2013 akan segera berakhir, dan berbagai permasalahan yang terjadi sepanjang tahun ini, seperti inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM, defisit transaksi berjalan yang terus melebar, hingga berbagai faktor eksternal, seperti isu tapering off stimulus keuangan Amerika Serikat, telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan,” terang Gatot, dalam acara Kompas100 CEO Forum, di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Apa dampak berbagai permasalahan tersebut terhadap perekonomian Indonesia di tahun ini?

Bila dalam beberapa tahun belakangan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 6 persen, maka tahun ini diprediksi hanya mampu tumbuh di kisaran 5 persen. Perlambatan ini tentunya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Seperti apa kondisi ekonomi di tahun depan?

Tahun depan, Indonesia akan merayakan pesta demokrasi lima tahunan. Untungnya, sejarah membuktikan bahwa kegiatan pemilu cenderung berdampak positif bagi perekonomian. Berbagai kegiatan menjelang dan sepanjang pemilu diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi domestik, ditambah dengan berkurangnya tekanan berbagai faktor internal, yang menjadi penyebab melambatnya ekonomi tahun 2013, maka ekonomi tahun depan diharapkan tumbuh lebih baik lagi dibandingkan tahun ini. Namun, itupun masih dalam kategori pertumbuhan yang konservatif atau moderate growth.

Apakah pemilu memiliki dampak jangka panjang terhadap ekonomi?

Yang perlu diperhatikan adalah dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi domestik akibat pemilu, hanya bersifat sementara. Setelah pemilu selesai, aktivitas ekonomi akan kembali seperti semula. Untuk itu dibutuhkan faktor lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkesinambungan.

Salah satu faktor yang paling mendasar adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kami dari perbankan, khususnya BNI, selalu perhatian terhadap permasalahan infrastruktur. Kami percaya bahwa adanya dukungan infrastruktur yang baik akan mendorong terjadinya pengembangan industri dalam negeri yang kuat dan berkelanjutan. Keberadaan industri dalam negeri yang seperti ini mutlak dibutuhkan karena selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia yang tumbuh kian pesat, adanya industri dalam negeri yang kuat juga dapat menjaga kondisi fundamental Indonesia yang tetap stabil jika ada guncangan eksternal.

Kita memang beruntung bahwa Indonesia memiliki basis penduduk yang besar. Indonesia juga diuntungkan dengan adanya bonus demografi dengan kelas menengah yang tumbuh dan pesat. Demografi dengan kelas menengah yang berkembang inilah yang jadi penopang ekonomi Indonesia selama ini. Namun demikian, perlu juga diwaspadai akan adanya potensi risiko yang dikenal dengan jebakan kelas menengah, yang telah melanda beberapa negara berkembang dan mengakibatkan mereka sulit naik untuk menjadi negara yang lebih maju.

Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor fundamental dan kesiapan negara yang masih kurang. Lagi-lagi, di sini, kami percaya bahwa dukungan infrastruktur yang baik serta keberadaan industri dalam negeri yang kuat menjadi jawabannya karena efek multiplier dari kedua hal mendasar tersebut adalah terciptanya lapangan kerja, kemakmuran, serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan para kaum kelas menengah tersebut. Disayangkan, berdasarkan pengalaman BNI sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, masih ditemukan berbagai kendala yang kerap menghambat pengembangan infrastruktur dan industri di Indonesia.

Apa saja masalah yang menghambat infrastruktur untuk berkembang?

Salah satu masalah utama yang kami temukan adalah adanya ketidakjelasan dalam hal rencana tata ruang wilayah, atau RTRW, di berbagai daerah. Permasalahan ketidakjelasan RTRW ini telah menyebabkan pembangunan berbagai proyek, baik itu proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit listrik, saluran gas, maupun pembangunan pabrik menjadi terlambat, bahkan terhambat.

Dampaknya, pembangunan ekonomi di daerah yang sedianya memiliki potensi untuk maju terancam gagal. Ini sangat ironis. Karena kami percaya bahwa pembangunan daerah adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkesinambungan. Tidak mungkin Indonesia bisa tinggal landas bila perekonomian nasional timpang karena hanya terpusat di satu titik, yaitu Pulau Jawa saja. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat di semua daerah agar Indonesia bisa melangkah lebih maju lagi. Ini juga sekaligus untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lantas, seperti apa peran BNI dalam membangun perekonomian negara?

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, BNI tentunya mempunyai komitmen untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, BNI telah menetapkan fokus bisnis pada dua segmen utama, yaitu business banking dan consumer retail banking. Di segmen business banking, kami secara eksplisit akan mendorong dan mengembangkan industri nasional, khususnya pada sektor-sektor yang kami sebut sebagai delapan sektor unggulan, yaitu pertanian, minyak-gas dan pertambangan, telekomunikasi, kelistrikan, engineering dan konstruksi, ritel dan wholesale, makanan dan minuman, dan kimia. Sektor-sektor ini kami anggap punya potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, dan akan memiliki efek multiplier untuk perekonomian sekitarnya. Kami percaya dengan strategi ini BNI dapat mendorong terciptanya industri domestik yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, strategi BNI juga sejalan dengan MP3EI yang digadang-gadang oleh pemerintah. Khusus untuk MP3EI, kami menemukan program ini sangat strategis bagi akselerasi pengembangan di enam koridor ekonomi. Menjadi terhambat pembangunannya, karena RTRW dan kurangnya rasa kepemilikan dari sebagian pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan partai politik, dan pengusaha, untuk secara bersama-sama duduk dan membahas penyelesaian masalah yang ada, dan membangun rasa kepemilikan terhadap program MP3EI tersebut.

Di segmen konsumer dan ritel, BNI berkomitmen untuk menjadi lifetime banking partner bagi nasabahnya dengan menyediakan berbagai solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kami pada setiap tahapan kehidupan. Strategi ini tentunya selaras dengan strategi ekonomi domestik pemerintah, yaitu keep buying strategy, di mana pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat untuk mengamankan ekonomi terutama dari goncangan eksternal.

Kami memandang bahwa pada dasarnya fundamental ekonomi Indonesia sudah kuat. Negara ini sedianya tinggal tunggu waktu untuk tinggal landas menuju tahapan ekonomi yang lebih maju, yaitu the new industrial country. Apabila berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya itu dapat diselesaikan maka kami yakin tinggal landas tidak akan lama lagi. (EVA)