Kepedulian pihak swasta terhadap kerusakan lingkungan yang semakin masif di Indonesia kian mengemuka. Mereka menginginkan prinsip keberlanjutan itu diterapkan. Maklum, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, pastinya mempunyai tingkat konsumsi yang besar. Karena itu, perlu diantisipasi agar kegiatan produksi tidak semakin merusak lingkungan.

“Indonesia adalah rumah bagi pemodal, produsen, pengolah, dan pembeli dalam rantai ekonomi, tak hanya domestik tetapi juga memasok pasar luar negeri. Oleh karenanya, isu lingkungan dan keberlanjutan harus diperhatikan dengan cermat,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta W Kamdani, Sabtu (14/9/2013).

Rencananya, Kadin Indonesia Bidang Pangan dan Agribisnis serta Bidang Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan akan mengadakan Rapat Kerja Bersama dengan tajuk “Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Sebagai Kunci Utama Peningkatan Produksi dan Produktivitas Satu Juta Petani melalui Pola Kemitraan Inti-Plasma dengan Dukungan Inovasi Pembiayaan,” pada Senin (16/9/2013) besok. Dijadwalkan kegiatan itu akan berlangsung selama dua hari.

Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan telah menjadi perhatian para pelaku usaha nasional dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tercapai hingga 6 persen, sekaligus memenuhi target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020. “Peningkatan produksi membawa kesejahteraan petani, tetapi strategi keberlanjutan harus dimulai dari perubahan paradigma konsumsi pangan oleh seluruh lapisan konsumen, dan ditingkatkan skala implementasinya oleh dunia usaha melalui praktek produksi dengan prinsip keberlanjutan yang jelas penting agar kesejahteraan itu bisa diperoleh sampai generasi yang akan datang,” terang Shinta.

Harapan dan Peran Kadin Indonesia

Menurut dia, pemerintah memegang peranan penting untuk mendesain program edukasi secara besar-besaran dan berskala nasional tentang tuntutan perubahan pola konsumsi yang sudah tidak dapat ditawar, jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan kemampuannya memperoleh pangan yang layak dalam jangka panjang.

Sementara dari sisi Kadin Indonesia, pekerjaan rumahnya adalah meningkatkan produktivitas petani dan seluruh rantai nilai produksi pangan dengan mendorong inovasi bagi ketahanan pangan nasional. Di samping itu, perbaikan tata kelola lahan harus menjadi bentuk pekerjaan bersama antara Kadin dan pemerintah.

“Penyelesaian masalah kerusakan lahan harus komprehensif, sehingga perlu pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk tata kelola lahan yang berdasarkan azas keberlanjutan. Dan bukan hanya prinsip lingkungan semata dan mengabaikan pontesi pertumbuhannya,” kata Shinta.

Ia pun mengatakan bahwa tugas pokok bidangnya adalah berkoordinasi dengan seluruh bidang sektoral di Kadin Indonesia untuk mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keamanan pangan yang memperhatikan aspek lingkungan untuk kesejahteraan sosial masyarakat.

“Pelaku usaha berupaya untuk tetap memenuhi pasokan dan kompetitif, tapi secara bersamaan kami juga turut serta menciptakan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan” tegas Shinta.

Kadin Indonesia pun gencar mendorong terwujudnya swasembada pangan yang kompetitif di tengah fenomena defisit pangan yang dialami Indonesia akhir-akhir ini. “Produktivitas dan efisiensi produksi harus terus ditingkatkan baik yang on farm maupun off farm. Begitu pula dengan program diversifikasi pangan harus tetap dijalankan,” Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan, Franky O Widjaja menambahkan.

Sejumlah komoditas strategis memerlukan inovasi pembiayaan untuk merealisasikan produktivitas ideal seperti yang diharapkan. Seperti kisah sukses komoditas kelapa sawit dengan program Inti-Plasma yang merupakan pola kemitraan antara petani dan pelaku usaha yang didukung pemerintah dan Bank Dunia, telah terbukti menjadikan Indonesia unggul sebagai produsen kelapa sawit nomor satu di dunia. “Terobosan inovatif pembiayaan perlu dikembangkan untuk komoditas lainnya,” ungkap Franky.

Jalur keuangan pertanian perlu dievaluasi agar menjadi lebih baik dan terarah. Skema-skema baru yang cocok bisa diterapkan, misalnya dengan resi gudang atau inovasi pembiayaan melalui lembaga non bank yang khusus ke pertanian. “Ke depan perlu juga adanya sinergitas antara kebijakan makro dengan praktik-praktik usaha mikro, demikian halnya dengan pola Inti-Plasma,” jelas dia.

Pihaknya juga mengaku, saat ini tengah merancang paket inovasi pembiayaan agribisnis untuk petani sawit sebagai prototipe untuk dikembangkan lebih lanjut di berbagai komoditas dengan lingkup yang lebih besar, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan mengacu pada program 10 Years Sustainable Consumption and Production (SCP). Dalam program itu, Kadin Indonesia melalui Bidang Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi focal point dari pemerintah Indonesia.

Upaya Lain dari Pihak Swasta

Kalau Kadin Indonesia telah terjun langsung sebagai satu kelompok pengusaha untuk memerhatikan kondisi lingkungan, lalu bagaimana dengan aksi swasta secara individu? Adalah perusahaan yang bergerak di industri layanan keuangan, Allianz, yang membuktikan diri sebagai korporasi peduli lingkungan.

Untuk ketiga kalinya sejak tahun 2012, Allianz berinvestasi dalam hal perlindungan iklim di negara berkembang. Investasi dilakukan di area Rimba Raya yang memiliki luas 64.000 hektar, atau 640 km, yang berlokasi di bagian selatan Kalimantan. Tujuan investasi untuk melindungi wilayah tersebut dari ancaman penggundulan hutan (deforestasi), serta menjadi pusat konservasi yang didedikasikan untuk populasi orang utan di wilayah tersebut.

Pencegahan terhadap deforestasi di wilayah ini bisa membantu mengurangi emisi karbondioksida sebesar 90 juta ton selama kurun waktu 30 tahun. Investasi Allianz di dalam proyek ini mendatangkan sertifikat yang dapat digunakan mengurangi emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Sejak tahun 2012, Allianz telah memeroleh status “100% Climate-neutral” untuk kegiatan operasionalnya. Hal ini diperoleh berkat kombinasi antara kegiatan aktif perusahaan dalam mengurangi emisinya sendiri, dan juga dari sertifikat-sertifikat semacam ini.

“Bagi investor seperti Allianz, adanya pasar karbon memungkinkannya untuk membiayai perlindungan iklim melalui penyaluran modal kepada proyek-proyek di negara berkembang, seperti Rimba Raya,” ujar Rod McDonald, sebagai perwakilan dari Allianz Global Investor yang bertanggung jawab melakukan investasi ini. Rod berharap hal ini bisa memicu komunitas internasional untuk mulai membentuk kerangka kerja yang dibutuhkan demi penerapan REDD secara luas.

Menurut Karsten Löffler, Direktur Pelaksana Allianz Climate Solutions, sektor korporasi memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah lingkungan di ekonomi negara berkembang. “Asia adalah pasar yang berkembang untuk Allianz. Perlindungan iklim global tidak akan meraih sukses jika tidak menyertakan pasar berkembang ke dalam program ini. Selain itu, Rimba Raya juga akan meningkatkan kesadaran untuk perilaku yang bertanggung jawab dan membantu dalam mempertahankan habitat populasi setempat.”

Sementara itu, di Indonesia selain untuk pengurangan emisi karbondioksida dan konservasi Orang Utan, proyek Rimba Raya juga dipadukan dengan program pengembangan masyarakat setempat. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga mereka bisa memiliki alternatif mata pencaharian lain selain pemanfaatan atau pengeksploitasian hutan yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. (EVA)