Institusi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kian menjamur di kota-kota besar. Biasanya, mereka memasang biaya yang mahal bagi pendidikan anak. Tingginya biaya ini menjadi ganjalan bagi masyarakat tidak mampu. Untuk itu, perusahaan dan Pemerintah diharapkan bekerja sama menyelesaikan problem tersebut.

Mae Chu Chang, Ahli Pendidikan Utama Bank Dunia Indonesia, kepada SWA Online, di Jakarta, Senin (5/11/2012), mengatakan, “Sektor swasta memang harus memasang harga untuk bisnisnya agar bisa bertahan, tetapi Pemerintah harus mendukung yang miskin karena mereka tidak mampu membayar biayanya.”

Dia bilang, biaya yang dipatok ke siswa diperlukan untuk membayar guru dan hal lainnya. Ini adalah suatu hal yang tak bisa ditampik. Akan tetapi, kata dia, perhatian juga diperlukan untuk anak tak mampu. Menurutnya, Pemerintah harus turun tangan dengan memberikan subsidi.

Atau, ia melanjutkan, pihak swasta dapat memberikan semacam beasiswa kepada masyarakat tak mampu. “Jadi itu sangat baik bagi sektor swasta untuk bisa ikut serta, bisa dengan memberikan beasiswa,” tambah dia.

Sejak tahun 2007, Bank Dunia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda berusaha membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pada layanan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek PPAUD ini telah dilaksanakan di sekitar 3.000 desa di seluruh Indonesia.

Lydia Freyani Hawadi, Dirjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan, dari jumlah anak usia dini sekitar 31 juta, yang baru terlayani hanya 34,5 persen. Masih ada sekitar 20 juta anak usia PAUD, yakni 0-6 tahun, yang belum terlayani.

Untuk melayani keseluruhan anak, ia bilang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN saja. Pemerintah Daerah juga perlu mengalokasikan APBD-nya. Lalu, Lydia pun menyebutkan, Pemerintah juga akan segera bertemu dengan pihak swasta untuk membicarakan pengembangan PAUD. “Kita akan ketemu dengan pihak swasta,” ujarnya.

“Kita ajukan kepada pihak swasta, kamu mau yang mana bantunya? Apakah bantu melalui kualifikasi, atau beasiswa, atau biaya operasional pendidikan, sarana prasarana, atau honor ininya. Jadi ada item-itemnya,” papar Lydia.

Disebutkan dia, pemberian bantuan dari pihak swasta tersebut bisa melalui kegiatan sosial perusahaan (CSR). Cara kerjanya, jelas dia, Pemerintah akan mendata kabupaten-kota yang secara finansial perlu dibantu. Itu dilihat dari indeks kemampuan fiskal yang paling rendah. “Yang rendah ini harus dibantu oleh APBN dan kita dorong untuk dapat CSR,” pungkasnya. (Ester Meryana)