Pro Kontra Dana CSR Telkom yang Dinilai Tidak Berimbang

Komisi VI DPR RI menilai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) selama ini tak ada masalah karena memberikan nilai manfaat, membantu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Teguh Juwarno, Ketua Komisi VI DPR, perusahaan sekelas Telkom tidak akan sembrono dalam melakukan CSR. "Kegiatan CSR yang dilaksanakan Telkom sebagaimana CSR dari BUMN lainnya saya lihat bermanfaat, cukup membantu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno (23/04/2018).

Ia tidak melihat indikasi Telkom melakukan kegiatan CSR hanya untuk kelompok masyarakat tertentu, cukup merata dan ke seluruh Indonesia. “Telkom sahamnya tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan New York Stock Exchange (NYSE) tentu setiap kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan yang di-publish dan diaudit secara independen. Transparan dan akuntabel jadi keharusan,” imbuhnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno d isela-sela kunjungan kerjanya ke Desa Lemah Duhur, Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang dalam acara panen raya bersama Petani Deasa Lemah Duhur pada Kamis (19/04/2018), menegaskan Kementerian BUMN terus mendorong BUMN-BUMN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa memandang suku agama, ras antar golongan (SARA) dan dalam semangat keberagaman. “BUMN-BUMN itu berkarya dari Sabang-Merauke, dari Barat sampai Timur Indonesia. Saya menekankan bahwa semangat keberagaman itu selalu menjadi nomor satu. Bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, tanpa memandang SARA. Semua masyarakat kita rangkul, “ tegas Rini.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan BUMN melalui program-program kemitraan dan bina lingkungan diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk terus mendorong kesejahteraan melalui program-program yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat. Bowo Sidik, Anggota VI DPR RI, mengungkapkan hal sama bahwa adanya desas-desus bahwa Telkom tidak adil dalam memberikan dana CSR bagi masyarakat tidak tepat. "Perlu diingat setiap program CSR yang mereka lakukan itu harus mengacu pada aturan kementerian. Sejauh ini cukup proporsional saya kira program CSR yang mereka buat," ungkapnya.

Serikat Karyawan Telkom (Sekar Telkom) juga menyesalkan segala tuduhan yang tidak berpijak terhadap fakta dan beredar di media sosial tentang kegiatan CSR Telkom. Sekar Telkom menegaskan pengelolaan CSR perusahaan berdampak positif secara sosial dimana tidak pernah ada diskriminasi, baik terkait antar agama, suku, maupun golongan. Program-program CSR dari perusahaan telah berjalan di seluruh wilayah Indonesia dengan proporsional dan berimbang, seperti program-program Telkom Group Berbagi Ramadhan dan Idul Fitri yang berjalan setiap tahunnya.

Disarankan Bowo, bagi pihak-pihak yang kontra terhadap kegiatan atau program CSR yang dibuat Telkom sebaiknya dalam melihat persoalan mengedepankan data dan fakta yang jelas. "Kritik silakan saja asal, berbasis data dan fakta yang valid. Sebaiknya tabayun dululah agar tidak terjadi kesalahpahaman," tuturnya.

Tanggapan dua anggota DPR ini, Menneg BUMN Rini Soemarno pada 22 April 2018 dan  Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid  yang juga Wakil Ketua MPR di akun Twitternya menanyakan respons dua menteri tentang pembagian dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Telkom yang tidak berimbang. Ia menyebut Telkom membagikan dana CSR sebanyak Rp 3,5 miliar untuk gereja, sedangkan untuk masjid hanya Rp 100 juta. Walau sebenarnya info tentang hal ini bukanlah dari Telkom sendiri tapi setelah Hidayat mendapat Twit berita dari seorang netizen Cholil Nafis.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)