PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bertekad menyeimbangkan bisnis produk pertahanan (militer) dan produk komersial. Pada 2018, proporsi bisnis produk pertahanan dan produk komersial ditargetkan masing-masing 50%, dari saat ini masih didominasi bisnis produk pertahanan. Itu dilakukan perusahaan pelat merah tersebut untuk menjawab tingginya fluktuasi bisnis produk pertahanan.

Presiden Direktur PTDI, Budi Santoso, mengatakan, fluktuasi bisnis produk militer sangat tinggi dan ini menjadi salah satu kendala bisnis dirgantara yang dijalani PTDI. Pesawat tempur misalnya, perubahannya sangat dinamis. Layaknya smartphone, setiap bulan bahkan minggu selalu ada saja produk baru. Software baru belum tentu compatible dengan smartphone seri lama. Begitupun dengan pesawat tempur, teknologinya cepat sekali berubah. Selain membutuhkan dana yang besar, PTDI sendiri kini juga sudah ketinggalan untuk memproduksi pesawat tempur yang paling canggih. “Karena itu, kami berharap ke depan pembagian porsi bisnis pertahanan bisa 50% dan 50% lainnya untuk bisnis produk komersial, targetnya 2018 sudah bisa terealisasi porsi 50:50,” katanya.

Presiden Direktur PTDI, Budi Santoso

Menurut dia, bisnis yang dijalankan PTDI saat ini mencakup tiga produk, yakni produk militer salah satunya pesawat tempur, produk alat transportasi dengan tujuan government market, seperti untuk kegiatan kepolisian dan SARS, serta produk komersial di antaranya adalah pesawat komersial. “Untuk produk militer dan transportasi yang diminta adalah teknis dan performa pesawatnya. Sedangkan produk komersial yang dipentingkan adalah kenyamanan penumpang, bisa berbentuk keamanan atau harga tiket yang murah. Pasar produk komersial sangat ditentukan oleh penumpang. Jika penumpangnya tidak mau naik, maka maskapai (airlines) tutup,” ujar dia.

Khusus bisnis produk militer atau pertahanan di Indonesia, lanjut dia, dijalankan oleh tiga BUMN pertahanan, yakni PT Pindad yang memproduksi senjata, PT PAL yang memproduksi galangan kapal, dan PTDI yang membuat pesawat. Industri pertahanan itu unik, karena tergantung pada konsistensi program-program pemerintah. Di Amerika Serikat (AS), mayoritas industri pertahanannya bergantung kepada pemerintah, sama seperti di Jepang, China, dan Korea. “Namun demikian, ada beberapa negara yang industri pertahanannya harus mengkombinasikan produknya antara pertahanan dan komersial karena fluktuasi produk pertahanan yang sangat tinggi,” kata dia.

Budi mencontohkan, beberapa industri dirgantara besar, seperti Boeing dan Airbus, juga memilih mengkombinasikan produk pertahanan dan komersialnya. Sebanyak 50% dari anak perusahaan Boeing misalnya, membuat produk-produk pertahanan, seperti F15 dan tanker. Sedangkan 70% penjualan Airbus adalah produk komersial dan 30% lainnya produk pertahanan. “Porsi 30% itu menurut Airbus masih kecil karena jika mereka membuat produk militer maka mereka berkesempatan mendapat subsidi dari pemerintah untuk mengembangkan teknologinya. Di Indonesia, Pindad juga mengkombinasikan produk pertahanan dan komersial, meski yang komersial kalah dari swasta,” kata dia.

Karena itulah, kata dia, pihaknya kini mengembangkan jenis pesawat N219 dan N245 yang notabene pesawat komersial. Apabila PTDI harus bertahan di bisnis produk militer, keberpihakan pemerintah terhadap PTDI tentu harus lebih besar lagi, misalnya melalui memberikan prioritas lebih bagi PTDI untuk menggarap proyek pengadaan produk militer milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan). “Terserah Kemenhan ingin memberikannya berapa. Anggaran pertahanan tidak semuanya membuat pesawat tempur. Tahun ini bisa saja membuat kapal atau tank. Kami belum bisa membuat pesawat fighter. Tapi, jika Kemenhan membeli sesuatu dari luar, berikanlah kami sesuatu untuk dikerjakan di sini. Sebenarnya itu juga diatur oleh di UU tentang Pertahanan,” ujarnya. (Reportase: Maria Hudaibyah Azzahra)