Keberadaan ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan keberadaan integrasi ekonomi untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi. Karena itu, Bank Indonesia melakukan beberapa ‘trik’ untuk menyiasati kesuksesan integrasi ekonomi.

“Jika integrasi ekonomi tidak diantisipasi dengan baik, Indonesia akan berada di ambang bahaya. Kenapa? Produk dan tenaga asing akan deras masuk ke pasar domestik sehingga dikhawatirkan menyingkirkan pelaku bisnis dan industri nasional. Selain itu, kita bisa tergantung pada ekonomi pihak eksternal,” ujar Direktur Penelitian dan Regulasi Perbankan di Bank Indonesia, Wimboh Santoso.

Untuk bidang makroekonomi, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga (inflasi) dan nilai tukar. Hal ini semakin relevan karena terkait dengan daya saing produk ekspor Indonesia sekaligus mendukung iklim ekonomi yang kondusif bagi bisnis. Tak hanya itu, Bank Indonesia mengembangkan sistem pembayaran dan penyelesaian ASEAn yang aman dan efisien. “Sebagai contoh, Bank Indonesia bersama dengan Bank of Thailand menjadi co-chair dalam WG of Payment System and Settlement,” kata Wimboh lagi.

Berbicara soal dunia perbankan, Bank Indonesia berambisi menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengembangkan industri perbankan yang sehat, kuat dan berdaya saing tinggi. “Kami juga bersama dengan Bank Negara Malaysia menjadi co-chair task force integrasi perbankan,” ujar Wimboh. Apalagi, liberalisasi aliran modal dan sektor jasa keuangan memiliki sifat yang sangat strategis karena mempengaruhi secara luas proses integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

“Sayangnya, hal tersebut tidak sepenuhnya bagaikan mimpi. Aliran modal dan sektor keuangan yang liberal juga menyimpan potensi risiko dan permasalahan apabila ekonomi Indonesia tidak siap bersaing dan tidak memiliki ketahanan dalam menjaga stabilitas. Karena itu, Bank Indonesia harus mengawal ketat proses liberalisasi ini,” tegas Wimboh.Tingkat integrasi perbankan akan diukur dari jumlah Qualified ASEAN Banks (QABs) yang beroperasi lintas batas negara-negara ASEAN.

“Karena itu, yuridiksi negara asal QABs harus memenuhi prasyarat terkait keselarasan prinsip-prinsip ketentuan kehati-hatian dan pengakuan timbal balik standar nasional untuk kerangka pengaturan, infrastruktur stabilitas sistem keuangan dan peningkatan kapasitas,” kata Wimboh lagi. Ada beberapa hal yang juga perlu dipersiapkan diantaranya mutual recognition terkait persyaratan modal inti mionimum, perizinan, ketentuan tenaga asing, standar akuntansi dan business conduct.