Implementasi kerja sama pemantauan dan pengendalian harga diwujudkan antara lain dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim ini memiliki tugas melakukan pemantauan harga dan pemetaan masalah, melakukan pengendalian harga, dan memberikan informasi dan atau rekomendasi, termasuk alternatif solusinya. “BI melihat bahwa sumbangan inflasi dari daerah di luar Jakarta dalam pembentukan inflasi nasional memiliki porsi yang cukup besar, yaitu sekitar 73%,” jelas Hartadi A. Sarwono, Deputi Gubernur BI.

TPID merupakan kerjasama antara 6 instansi, yaitu BI Surabaya, Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jatim, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Dinas Pertanian Provinsi Jatim, Dinas LLAJR Provinsi Jatim, Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim, Bulog Provinsi Jatim, Biro Perekonomian dan Biro Keuangan Provinsi Jatim dan BMPD Provinsi Jatim.

“Kerjasama ini juga ditujukan untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan sektor riil serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah,” ia menambahkan. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah terutama dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi khususnya melalui sektor UMKM. Bentuk nyata kerja sama tersebut dapat berupa forum komunikasi/koordinasi, satuan tugas (task force), tim teknis dan bentuk lainnya.

Daerah Jatim merupakan daerah ketiga setelah kerjasama serupa dijalin dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam rangka mengendalikan inflasi dan mengembangkan perekonomian di daerah.