EITI: Jangan Politisasi Isu SDA Indonesia

Saat ini, persoalan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia seringkali dipolitisasi. Pasalnya, sebagian besar wacana publik tercurah pada dikotomi kepentingan antara penguasaan asing dan penguasaan pihak pribumi. Padahal, jika dipikir lebih lanjut, penguasaan pribumi ataupun asing sama-sama punya 'kesempatan' untuk merugikan rakyat. Karena itu, pembenahan besar-besaran harusnya dilakukan di tubuh pemerintah.

 

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas. Pemerintah selaku cerminan hati rakyat harus mengelola dan mengatur SDA dengan seksama. “Optimalisasi pemanfaatan SDA tidak sekadar berhubungan dengan bagaimana pemerintah menegosiasikan kontrak dengan perusahaan asing tetapi juga terkait dengan desentralisasi kepentingan yang memberikan wewenang begitu luas kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin-izin pertambangan.”

 

Sayangnya, seringkali, wewenang yang besar tidak dilengkapi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat terkait pengelolaan SDA serta pengelolaan pendapatan negara dari SDA tersebut. Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat setidaknya ada 10 ribu hingga 12 ribu izin pertambangan yang bermasalah. Akibatnya, pemerintah pusat kesulitan melacak berbagai pembayaran yang dilakukan pengelola SDA kepada negara.

 

Selain itu, Erry menyoroti masalah penyelundupan hasil tambang yang membebani pengelolaan SDA. Kebocoran pendapatan negara dari SDA terkait proses perizinan yang terdesentralisasi bisa dilihat dari maraknya penyelundupan hasil tambang seperti timah, emas, batu bara dan sebagainya. Sebagai ilustrasi saja, pada bulan October 2011 yang lalu, Kapal Patroli Bea Cukai menangkap KM Terubuk asal Karimata yang menuju ke Kuantan di Malaysia. Diatas kapal itu ditemukan 15 ton pasir timah senilai 1,5 hingga 2 milliar rupiah.

 

Ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Jika Anda melakukan pencarian di Google dengan memasukkan kata kunci 'penyelundupan timah Bangka Belitung' misalnya, akan keluar puluhan artikel media. Disinyalir bahwa penyelundupan semacam ini sering terjadi di kawasan Laut China Selatan dan Selat Malaka. Jika pemerintah serius mengenai upaya mengoptimalkan pendapatan Negara dari SDA, maka penyelundupan ini menjadi satu hal kunci yang harus diselesaikan,” tegas Erry.

 

Karena itu, Erry menyarankan pemerintah untuk menciptakan peraturan dan praktik pertambangan yang transparan untuk mempersempit ruang korupsi. Pasalnya, korupsi yang merajalela dalam proses pemberian izin pertambangan akibat ketiadaan transparansi dan akuntabilitas proses dan aturan.(Acha)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)