Meski pemerintah Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2012 setidaknya 6,7%, terkait dengan potensi pasar domestik dan kemungkinan investor asing masuk ke Tanah Air, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tidaklah sependapat. Mereka memperkirakan hanya 6,2% hingga 6,4%.

“Memang, krisis di Barat bisa memberikan keuntungan yang potensial bagi ekonomi di Indonesia. Namun, jangan pula melupakan kecenderungan penurunan neraca perdagangan dunia. Selain itu, banyak hal yang harus dipersiapkan pemerintah, khususnya infrastruktur dan Undang-Undang, terkait pertanahan misalnya,” ujar Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto.

Berdasarkan asumsi-asumsi makro, pertumbuhan ekonomi dari supply side akan didorong oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, konstruksi serta listrik, gas dan air bersih. Di sisi lain, dari segi demand side, pertumbuhan akan didorong oleh sektor konsumsi serta investasi swasta karena Indonesia sudah diakui pencapaiannya pada level investment grade.

Pertumbuhan yang melambat juga disebabkan dari sisi faktor pengeluaran pemerintah. Faktor ini relatif berat dan diperkirakan tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik di 2012. Memang, perkembangan penerimaan negara secara nominal mengalami perkembangan yang sangat cepat. Penerimaan negara saat ini mencapai tidak kurang Rp 1000 triliun dengan belanja negara kurang dari Rp 1400 triliun. Seharusnya, pemerintah lebih leluasa mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur dan menghidupkan usaha kecil dan menengah.

“Sayangnya, kebijakan fiskal kita tidak memadai karena alokasi anggaran tidak memakai strategi yang baik. Pada akhirnya, anggaran tersebut digunakan atas nama ribuan kepentingan sehingga teralokasi secara marginal ke banyak sektor dan kegiatan yang tidak jelas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Suryo lagi.

Karena itu, menurut KADIN, beban berat subsidi dan birokrasi seharusnya dihilangkan atau dikurangi secara drastis sehingga memungkinkan dana tersebut dialokasikan ke dalam pengeluaran yang produktif seperti infrastruktur, peningkatan tekonologi dan revitalisasi industri. “Untuk sementara, kami melihat bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi di dalam asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) masih di atas awan, tidak berpijak pada kenyataan riil dari fakta ekonomi dan politik yang ada,” kata Suryo menyayangkan.