Seiring meningkatnya perkembangan ekonomi di Indonesia Timur, pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur merasa perlu meningkatkan kinerja melalui penguasaan TI. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A II) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar dan IBM berkolaborasi memberikan solusi untuk pemerintah daerah, yaitu pemerintahan yang lebih pintar. Solusi ini berdasarkan teknologi IBM Analytics and Optimization terbaru, yang memungkinkan pemerintah daerah lebih memahami tantangan, mengelola dana serta mengurangi biaya operasional guna meningkatkan proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan.

Kerja sama strategis ini memberikan dukungan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi pemerintahan, terutama di daerah-daerah luar kota-kota besar seperti Makassar. Bertujuan untuk memacu inovasi serta membawa manfaat dan dampak positif bagi ekonomi dan sosial di daerah tersebut, perjanjian kerjasama ini akan mencakup pengadaan pelatihan dan lokakarya TI untuk lembaga-lembaga pemerintah yang berjumlah lebih dari 100 lembaga pemerintahan di Makassar dan Sulawesi Selatan. Diharapkan efisiensi operasional dalam lembaga-lembaga pemerintah tersebut dapat ditingkatkan.

Tanggung jawab utama dari Lembaga Administrasi Negara adalah memperbaiki Sistem Administrasi Negara secara menyeluruh, baik di Pusat maupun di Daerah. LAN memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan sistem tersebut salah satunya menyediakan berbagai informasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat negara dan masyarakat luas. Mewujudkan informasi dan transparansi di seluruh lembaga pemerintah untuk mendidik dan memperbaiki cara kerja lembaga-lembaga tersebut, serta memberikan layanan yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang terbaik adalah salah satu misi utama dari LAN.

Solusi IBM Analytics and Optimization dapat membantu mengefisiensikan waktu lembaga-lembaga pemerintah sehingga dapat memungkinkan untuk menginvestasikan waktu dan sumber dayanya dalam memperbaiki penyelenggaraan dan akuntabilitas pelayanan pemerintah.